Kang Zey
GARUTEXPO – Dewan Pendidikan Kabupaten Garut menyatakan dukungan penuh terhadap misi besar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), dalam mewujudkan revolusi pendidikan di Jawa Barat mulai tahun 2025.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur KDM dalam rapat strategis bersama pemangku kepentingan pendidikan, seperti Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, serta jajaran pemerintah daerah. Dalam rapat tersebut, Gubernur menggarisbawahi pentingnya penataan sistem pendidikan yang lebih baik dan berkeadilan.
“Kita tidak ingin setiap tahun ribut soal penerimaan siswa baru. Semua sekolah harus punya daya tampung yang jelas,” tegas KDM.
Salah satu kebijakan revolusioner yang diusung adalah penyaluran siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri ke sekolah swasta tertentu dengan pembiayaan yang akan ditanggung pemerintah daerah. Skema ini akan diterapkan mulai jenjang SD dan SMP, yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Anggota Dewan Pendidikan Garut, Asep Nurjaman, menilai langkah ini sebagai terobosan yang sangat dibutuhkan dalam memperbaiki kualitas pendidikan saat ini.
“Misi Gubernur Jawa Barat sangat bagus. Ini langkah nyata untuk membangun pendidikan berkarakter dan mengakhiri budaya konsumtif di sekolah,” ujar Asep, kepada garutexpo.com melalui sambungan WhatsApp, Sabtu (27/4/2025).
Menurut Asep, reformasi pendidikan ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik semata, tetapi juga pembangunan karakter baik siswa maupun guru. KDM menekankan pentingnya rekrutmen guru secara transparan dan pembekalan nilai-nilai karakter kepada pendidik agar menjadi teladan di lingkungan sekolah.
“Terobosan seperti ini memang dibutuhkan, apalagi melihat kondisi pendidikan saat ini yang masih banyak kekurangannya,” tambah Asep.
Program Pendidikan Karakter Barak: Kolaborasi dengan TNI-Polri
Salah satu program unggulan dalam revolusi pendidikan KDM adalah pendidikan karakter berbasis barak yang akan diluncurkan mulai 2 Mei 2025. Program ini menggandeng TNI dan Polri untuk melakukan pembinaan karakter melalui pendekatan semi-militer di barak-barak pelatihan yang telah disiapkan.
“Ini bukan hukuman, tapi pembinaan. Siswa yang sulit dibina atau terindikasi melakukan tindakan negatif akan mengikuti program ini selama enam bulan, tanpa mengikuti pendidikan formal selama masa pembinaan,” jelas KDM.
Menghapus Budaya Konsumtif di Sekolah
Tak hanya soal kurikulum dan kedisiplinan, KDM juga mencanangkan penghapusan praktik-praktik konsumtif di sekolah, seperti study tour, wisuda mewah, hingga larangan penggunaan sepeda motor oleh siswa yang belum cukup umur.
“Pendidikan tidak boleh menjadi beban ekonomi keluarga. Kita ingin sekolah menjadi tempat mendidik, bukan tempat pamer-pamer,” tegas KDM.
Untuk memperkuat arah kebijakan ini, Gubernur meminta agar Dinas Pendidikan dan Kemenag segera menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB).
Melalui langkah-langkah ini, Jawa Barat bertekad mengubah wajah pendidikannya: dari sistem administratif dan akademis semata, menjadi sistem yang menonjolkan karakter, keteraturan, dan keadilan sosial.(*)
