Kang Zey
Garutexpo.com – Polemik anggaran desa dalam draf APBD Jawa Barat 2026 kian memanas dan menjadi perbincangan luas di media sosial. Sorotan publik mengarah pada pernyataan mantan Bupati Garut, Rudy Gunawan, yang melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan anggaran di era Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Rudy menilai terjadi penurunan signifikan dalam alokasi bantuan keuangan untuk desa, terutama pada sektor infrastruktur. Ia mengungkapkan bahwa dana bantuan infrastruktur perdesaan yang sebelumnya mencapai Rp130 juta per desa kini disebut hanya tersisa sekitar Rp40 juta.
“Dulu ada dana bantuan IP dari provinsi Rp130 juta. Sekarang hanya Rp40 juta. Dari Rp55 miliar turun menjadi Rp15 miliar. Turunnya Rp40 miliar. Nah yang Rp40 miliar itu katanya dulu buat jalan-jalan desa, tapi di APBD-nya juga tidak ada,” ujar Rudy.
Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi publik, khususnya masyarakat desa yang khawatir terhadap dampak pengurangan anggaran terhadap pembangunan jalan dan jembatan di wilayah mereka.
Menanggapi kritik itu, Dedi Mulyadi memilih merespons secara terbuka melalui media sosial, Sabtu, April 2026. Ia mengapresiasi kritik yang disampaikan Rudy, sembari membuka ruang diskusi yang lebih transparan terkait kebijakan anggaran.
“Saya terima kasih buat Pak Rudy yang rajin mengkritik saya. Nuhun banget,” kata Dedi.
Namun, Dedi juga memaparkan hasil evaluasi pemerintah provinsi dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun terakhir. Ia menyebut aliran dana ke Kabupaten Garut mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, tetapi keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur masih terus terjadi.
“Saya banyak menerima komplain dari warga Garut, terutama Garut Selatan, soal jalan dan jembatan yang rusak,” ungkapnya.
Menurut Dedi, kondisi tersebut menjadi dasar perubahan skema bantuan keuangan desa. Ia menegaskan bahwa anggaran desa bukan dikurangi, melainkan ditingkatkan dengan pendekatan berbasis prioritas.
“Dana untuk desa bukan dikurangi, justru ditambah dua kali lipat. Tapi kami fokuskan dulu untuk menyelesaikan jalan-jalan yang rusak secara bertahap,” jelasnya.
Perdebatan antara dua tokoh ini pun menjadi sorotan tajam masyarakat. Di satu sisi, muncul kekhawatiran atas berkurangnya alokasi langsung ke desa. Di sisi lain, pemerintah provinsi mengklaim tengah melakukan penataan ulang agar anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
Kini, publik Garut menanti realisasi kebijakan tersebut di lapangan—apakah benar anggaran dipangkas, atau justru disusun ulang demi pembangunan yang lebih terarah.****
