Kang Zey
Garutexpo.com —Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menegaskan peran penting Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan dan menstabilkan harga komoditas di daerah. Pernyataan itu disampaikannya dalam kegiatan pengarahan kepada ratusan PPL di Ruang Serbaguna SMKN 12 Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Selasa (14/10/2025).
Dalam arahannya, Bupati Syakur menyebut para PPL merupakan ujung tombak pemerintah di sektor pertanian yang memiliki tanggung jawab besar dalam mendampingi para petani.
“Mereka adalah ujung tombak pemerintah untuk memberikan edukasi, informasi, pengetahuan, dan teknologi kepada para petani, agar produktivitas bisa terus meningkat,” ujar Bupati Garut.
Selain fokus pada peningkatan hasil panen, Bupati Syakur juga menekankan pentingnya peran PPL dalam mengendalikan harga pangan agar tetap stabil.
“Kalau inflasi terjadi, yang pertama terdampak adalah masyarakat miskin. Kita ingin harga pangan terkendali — jangan terlalu murah, tapi juga jangan terlalu mahal,” tegasnya.
Namun, dalam kesempatan tersebut Bupati Syakur juga menyoroti keluhan terkait harga pupuk yang tidak sesuai ketentuan di lapangan. Ia menegaskan akan segera mengambil langkah tegas dengan melibatkan aparat penegak hukum.
“Saya minta Kepala Dinas Pertanian segera mengundang para distributor untuk diskusi. Kita juga akan melibatkan kejaksaan dan kepolisian, karena ini sudah menjadi amanat undang-undang,” tegas Bupati dengan nada serius.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Haeruman, mengapresiasi perhatian Bupati yang terus memberi motivasi kepada PPL dari 42 kecamatan di Garut. Ia melaporkan, meskipun jumlah PPL saat ini baru 258 orang, angka itu masih jauh dari ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2013 yang mengamanatkan satu desa satu penyuluh.
“Garut masih kekurangan sekitar 268 penyuluh. Tapi dengan kerja keras rekan-rekan PPL, swasembada pangan padi di Garut meningkat 15 persen. Ini hasil dukungan penuh dari Pak Bupati,” ujar Haeruman.
Haeruman juga mengungkapkan tantangan baru terkait instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 yang akan menarik seluruh penyuluh ASN ke pusat mulai 1 Januari 2026, termasuk 174 PPL dari Garut.
Selain itu, ia memaparkan bahwa Garut memiliki 5.974 kelompok tani, 425 Gapoktan, dan 255 Lembaga Ekonomi Kelompok (KEP) yang sudah terdaftar di Simluhtan. Ia berharap pembinaan terus ditingkatkan agar KEP bisa berkembang menjadi Badan Usaha Milik Petani (BUMP).
“Kami juga berharap 42 Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang menjadi aset Pemda Garut bisa segera disertifikatkan,” tambahnya.
Di akhir kegiatan, Haeruman menegaskan pentingnya sinergi antara PPL dan pemerintah daerah agar semangat swasembada pangan tetap terjaga, terutama menjelang masa transisi pasca pengalihan PPL ke pusat.
“Kami berharap dukungan dan motivasi dari Pak Bupati bisa terus berlanjut, agar para penyuluh tetap semangat mendampingi petani di masa-masa perubahan ini,” pungkasnya.
Kegiatan pengarahan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Garut dalam mewujudkan daerah yang tangguh pangan dan berdaulat secara ekonomi melalui peran aktif para penyuluh di lapangan.(*)
