Kang Zey
Garutexpo.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto terus menjadi sorotan berbagai kalangan. Selain dinilai strategis dalam meningkatkan kualitas gizi anak, pelaksanaan program ini juga dinilai harus memiliki sistem pengawasan yang kuat agar tepat sasaran dan bebas dari potensi penyimpangan anggaran.
Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) menilai, salah satu skema yang paling aman dalam pelaksanaan program tersebut adalah dengan menjadikan dapur sekolah sebagai pusat penyediaan makanan bagi siswa. Skema ini dinilai mampu memperkuat pengawasan karena langsung berada di lingkungan satuan pendidikan yang berada di bawah koordinasi pemerintah daerah.
“Jika dapur berada di sekolah, maka pengawasan menjadi lebih jelas. Kepala sekolah, komite sekolah, hingga pemerintah daerah dapat memastikan kualitas makanan, nilai gizi, serta transparansi penggunaan anggaran,” ujar Sekjen FPPG, Abdul Rahman dalam keterangannya, Sabtu, 14 Maret 2026.
Menurutnya, skema dapur sekolah juga dapat meminimalkan potensi masalah yang selama ini menjadi kekhawatiran publik, seperti dugaan pengurangan kualitas gizi, distribusi yang tidak merata, hingga potensi mark up harga satuan makanan.
Dari sisi regulasi, pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional telah memiliki landasan melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang memperkuat kelembagaan dalam pengelolaan program gizi nasional. Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
FPPG juga menilai, dengan pengelolaan dapur yang berada di lingkungan sekolah, pemerintah daerah dapat lebih mudah melakukan monitoring kualitas bahan makanan, proses pengolahan, hingga distribusi kepada siswa secara langsung.
Selain memperkuat pengawasan, skema ini juga dinilai dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar sekolah melalui pelibatan pelaku usaha kecil dan penyedia bahan pangan lokal.
“Tujuan utama program ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang baik. Karena itu, sistem pelaksanaannya harus transparan, mudah diawasi, dan melibatkan pemerintah daerah secara langsung,” tambahnya.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, FPPG mendorong agar pemerintah pusat mempertimbangkan model dapur sekolah sebagai salah satu skema utama dalam implementasi program MBG, sehingga tujuan peningkatan kualitas gizi peserta didik dapat berjalan efektif sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara.***
