Kang Zey
Garutexpo.com – Bupati Garut Abdusy Syakur Amin bersama Ketua DPRD Kabupaten Garut Aris Munandar menemui langsung Aksi Damai dan Audiensi DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Kabupaten Garut di Ruang Rapat Paripurna DPRD Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (15/12/2025).
Audiensi yang berlangsung sejak siang hari tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Nurdin Yana, unsur pimpinan dan anggota DPRD, serta perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
Dalam pertemuan itu, Bupati Garut menyampaikan apresiasinya atas inisiatif APDESI dan elemen pemerintahan desa yang menyampaikan aspirasi secara terbuka dan tertib. Ia mengakui, sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan baik di sisi konsep, masih menimbulkan persoalan dalam implementasinya di tingkat desa.
“Karena ini terkait dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat, tentu saja kita mencari celah. Paling tidak tadi kami sepakat bikin tim kecil yang akan mem-follow up ini segera,” ujar Abdusy Syakur Amin.
Bupati menjelaskan, tim kecil tersebut akan bertugas menindaklanjuti seluruh aspirasi yang telah disampaikan, sekaligus menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
“Yang kita harapkan, nanti akan kita coba sampaikan ke pemerintah pusat dan Badan Gizi Nasional (BGN), apa yang menjadi aspirasi dan harapan dari masyarakat desa,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Garut Aris Munandar menegaskan bahwa DPRD dan Pemkab Garut memiliki komitmen yang sama untuk mencari solusi, meski ia mengingatkan bahwa proses penyelesaian membutuhkan tahapan dan tidak bisa dilakukan secara instan.
“Hari ini tidak ada maksud apa-apa, kita di sini silaturahmi. Ini sebetulnya masyarakat. Desa punya kepedulian dan keberpihakan, dan DPRD juga serius. Ada komunikasi aktif antara kami dalam upaya menyelesaikan permasalahan,” tutur Aris Munandar.
Ketua APDESI Kabupaten Garut Oban Sobana menyambut positif respons cepat dari Bupati dan DPRD. Ia menilai pertemuan tersebut sebagai Silaturahmi Akbar yang membawa harapan baru bagi desa-desa di Kabupaten Garut.
“Kami mengucapkan terima kasih atas diterimanya aspirasi APDESI. Ini bukan akhir, tapi awal dari tindak lanjut yang kami harapkan segera direalisasikan,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, APDESI menyampaikan empat poin utama aspirasi, yakni dampak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 081 Tahun 2025 yang menyebabkan sejumlah desa mengalami kendala pencairan dana meski pekerjaan telah berjalan. APDESI meminta solusi konkret agar tidak menimbulkan persoalan hukum dan administratif di desa.
Poin kedua berkaitan dengan efisiensi Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana transfer. APDESI menegaskan bahwa efisiensi anggaran ternyata tidak hanya terjadi di desa, melainkan juga di seluruh satuan kerja, termasuk dinas dan DPRD, yang berkaitan dengan pemotongan dana transfer 10 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Poin ketiga menyangkut keberpihakan program nasional, khususnya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). APDESI meminta agar pelaksanaan program tersebut lebih melibatkan dan menguntungkan masyarakat desa secara langsung.
Sedangkan poin keempat adalah persoalan koperasi desa dan status tanah carik. APDESI berharap adanya regulasi yang mempermudah proses ruislag atau tukar guling tanah carik desa yang kurang strategis agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program KDMP.
APDESI berharap, pembentukan tim kecil yang disepakati dalam audiensi tersebut benar-benar menjadi langkah awal lahirnya kebijakan yang lebih berpihak dan adil bagi desa.(*)
