Kang Zey
Garutexpo.com – Sebuah pesan internal Forum Camat Kabupaten Garut beredar luas di masyarakat dan memicu berbagai reaksi. Pesan tersebut berisi informasi mengenai rencana acara pelepasan camat pensiun, perkenalan camat baru, serta silaturahmi para camat bersama Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah. Padahal, dalam isi pesan secara tegas disebutkan bahwa informasi tersebut bersifat privat dan tidak boleh disebarkan ke pihak mana pun.
Berdasarkan informasi yang bocor ke publik, acara tersebut akan digelar pada Jum’at, 19 Desember 2025 pukul 16.00 WIB di Rumah Makan Leuwih Asri, Bayongbong. Para camat diwajibkan mengenakan pakaian bebas rapi dalam agenda yang disebut merupakan tindak lanjut hasil koordinasi dengan Sekda dan Bupati.
Hal yang kemudian menjadi sorotan publik adalah adanya permintaan iuran sebesar Rp5.000.000 bagi setiap camat untuk kebutuhan acara. Forum Camat juga memberikan batas pelunasan hingga 15 Desember 2025, serta meminta bendahara forum melaporkan pembayaran melalui Grup Camat.
Di dalam pesan tersebut bahkan terdapat imbauan keras agar informasi tidak menyebar ke luar. “Ini semua menjaga nama baik dan marwah para Camat dan Pimpinan,” demikian kutipan isi pesan yang kini telah telanjur tersebar di media sosial serta aplikasi perpesanan.
Kebocoran informasi internal ini memunculkan beragam spekulasi, terutama terkait transparansi penggunaan iuran dan urgensi kegiatan tersebut. Sejumlah warganet mulai mempertanyakan apakah acara yang didanai secara kolektif itu sudah melalui mekanisme yang tepat dan sesuai etika birokrasi.
Ketika dimintai tanggapan terkait isi pesan yang viral tersebut, Camat Tarogong Kidul, Ahmad Mawardi, memilih berhati-hati.
“Abdi teu wantun, margi sumber informasi ogé teu disebutkan punten,” kata Mawardi singkat saat dikonfirmasi garutexpo.com, Jum’at, 5 Desember 2025.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari Forum Camat maupun Pemerintah Kabupaten Garut terkait insiden bocornya pesan internal tersebut. Publik masih menunggu klarifikasi untuk memastikan tidak terjadi kesalahpahaman mengenai agenda maupun besaran iuran yang diminta.***
