Kang Zey
Garutexpo.com — Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) secara tegas menolak wacana kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kilogram dari Rp16.000 menjadi sekitar Rp19.000 per tabung. Kebijakan tersebut dinilai tidak tepat sasaran dan berpotensi semakin membebani masyarakat kecil.
FPPG menilai, persoalan utama dalam penyaluran LPG subsidi bukan terletak pada harga, melainkan pada tata kelola distribusi yang belum tertib dan belum terkendali dengan baik. Karena itu, langkah menaikkan HET dianggap sebagai kebijakan yang prematur.
“Yang harus dibenahi itu sistem distribusinya, bukan malah menaikkan harga. Kalau masalah utamanya belum selesai, kenaikan HET hanya akan menambah beban masyarakat,” tegas Sekjen FPPG, Abdul Rahman, Jum’at, 27 Maret 2026.
Dorong Sistem Distribusi Tertutup dan Tepat Sasaran
FPPG menegaskan bahwa penyaluran LPG 3 kg sebagai barang subsidi seharusnya dilakukan melalui sistem distribusi tertutup, bukan terbuka bebas di pasar. Sistem tertutup dinilai penting untuk memastikan bahwa LPG subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, seperti rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro.
Dengan distribusi tertutup berbasis data penerima manfaat, potensi penyalahgunaan, penimbunan, hingga permainan harga di tingkat pengecer dapat ditekan secara signifikan.
“Distribusi LPG subsidi itu harus tertutup dan berbasis data. Kalau dibiarkan terbuka, pasti rawan disalahgunakan dan tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Pengawasan Harus Independen
Selain itu, FPPG juga menyoroti pentingnya sistem pengawasan yang independen dan bebas dari konflik kepentingan. Selama ini, pengawasan yang hanya melibatkan pemerintah daerah bersama Hiswana Migas dinilai belum cukup menjamin objektivitas.
Menurut FPPG, keterlibatan pihak yang memiliki relasi langsung dengan rantai distribusi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest), sehingga pengawasan menjadi tidak optimal.
“Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan oleh Pemda dan Hiswana Migas. Harus ada tim independen agar objektif dan transparan, sehingga tidak ada konflik kepentingan,” tegasnya.
Risiko Jika Tidak Dibenahi
FPPG mengingatkan, tanpa perbaikan sistem distribusi dan pengawasan, kenaikan HET justru berpotensi memperburuk kondisi di lapangan. Harga di tingkat konsumen bisa semakin tidak terkendali dan melampaui batas yang ditetapkan.
Selain itu, LPG subsidi juga berisiko semakin tidak tepat sasaran karena lemahnya kontrol distribusi.
Rekomendasi FPPG
Sebagai solusi, FPPG mendorong pemerintah untuk:
* Menerapkan sistem distribusi tertutup berbasis data penerima manfaat
* Membentuk tim pengawas independen dari unsur akademisi dan masyarakat sipil
* Memperketat pengawasan hingga tingkat pangkalan
* Menindak tegas pelanggaran distribusi LPG subsidi
* Menunda rencana kenaikan HET hingga sistem benar-benar tertata
FPPG menegaskan bahwa kebijakan energi harus berpihak kepada rakyat kecil. Dalam kondisi tata kelola distribusi yang belum tertib, menaikkan HET bukanlah solusi yang tepat.
“Perbaiki dulu distribusi dengan sistem tertutup dan pengawasan independen. Jangan sampai kebijakan justru menambah beban masyarakat,” tandasnya.(*)
