Kang Zey
Garutexpo.com – Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram atau yang dikenal sebagai “gas melon” kembali dikeluhkan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Garut. Kondisi ini memicu antrean panjang di sejumlah pangkalan, kenaikan harga di tingkat pengecer, hingga keresahan warga kecil yang sangat bergantung pada gas subsidi untuk kebutuhan sehari-hari.
Menanggapi situasi tersebut, Sekretaris Jenderal Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG), Abdul Rahman, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Garut agar segera bergerak cepat (gercep) mengambil langkah konkret guna mengatasi kelangkaan tersebut.
“Ini bukan persoalan sepele. Gas 3 kilogram adalah kebutuhan vital masyarakat kecil. Pemerintah daerah harus hadir dengan solusi nyata, bukan membiarkan kondisi ini berlarut-larut,” tegas Abdul Rahman, Kamis (19/03/2026).
Menurutnya, kelangkaan gas melon ini diduga tidak lepas dari lemahnya pengawasan distribusi di lapangan. Selain itu, adanya indikasi permainan harga di tingkat pengecer dinilai semakin memperparah situasi dan membebani masyarakat.
FPPG pun mendorong Pemda Garut untuk segera mengambil langkah strategis, di antaranya dengan menggelar operasi pasar guna menstabilkan pasokan dan harga, memperketat pengawasan distribusi agar tepat sasaran, serta menindak tegas oknum yang melakukan penimbunan maupun permainan harga.
Tak hanya itu, FPPG juga meminta adanya koordinasi intensif antara pemerintah dengan agen dan pangkalan resmi untuk memastikan ketersediaan stok gas elpiji 3 kilogram tetap terjaga.
“Jangan sampai rakyat kecil jadi korban. Pemda harus cepat turun tangan, cek langsung ke lapangan, dan pastikan gas 3 kilogram tersedia dengan harga yang wajar,” tambahnya.
FPPG juga menekankan pentingnya transparansi data distribusi agar masyarakat dapat mengetahui kondisi riil pasokan gas di lapangan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kepanikan dan spekulasi yang dapat memperkeruh keadaan.
Kelangkaan gas subsidi ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah untuk segera memperbaiki tata kelola distribusi energi. Tanpa langkah cepat dan tegas, kondisi serupa dikhawatirkan akan terus berulang dan semakin membebani masyarakat kecil.(*)
