in

Gubernur Dedi Mulyadi Gebuk Penyimpang Dana Hibah Pendidikan: Penyaluran Disetop, Reformasi Dimulai

GARUTEXPO – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara seluruh penyaluran dana hibah untuk yayasan pendidikan, termasuk yayasan berbasis agama. Ia mengungkapkan, selama ini dana tersebut kerap diselewengkan hingga menyebabkan ketidakmerataan dan salah sasaran.

“Saya tidak mau dana hibah hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Ini tidak bisa dibiarkan, sehingga saya hentikan dulu. Ke depan, bantuan akan berbasis program pembangunan, bukan aspirasi atau kedekatan politik,” tegas Dedi dalam keterangannya di Bandung, Ahad (27/4/2025), seperti dikutip dari Republika

Dedi bahkan membeberkan temuan adanya yayasan baru yang tidak terverifikasi namun menerima dana hibah hingga miliaran rupiah, tanpa digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Kondisi ini mendorong Dedi untuk membekukan salah satu pos dana hibah dari Pemprov Jabar hingga proses verifikasi institusi pendidikan selesai dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat.

“Rencana ini pun sudah didukung oleh DPRD Jabar,” tandasnya.

Meski dana hibah untuk yayasan dihentikan, Dedi membuka opsi bantuan pembangunan madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah yang jelas data siswanya. “Pemprov siap membantu pembangunan madrasah yang sudah jelas jumlah siswanya. Saya tidak mau ada lagi penyalahgunaan. Saya tunggu data resmi dari Kemenag Jabar,” katanya.

Tak hanya soal dana hibah, Dedi juga menggulirkan reformasi besar-besaran dalam sistem pendidikan Jawa Barat. Ia menyoroti keributan yang selalu muncul saat penerimaan siswa baru di tingkat SMA dan Madrasah Aliyah. Untuk itu, ia memerintahkan Dinas Pendidikan Jabar dan Kanwil Kemenag Jabar untuk menetapkan daya tampung sekolah secara rinci dan tegas.

“Bila tidak mencukupi, siswa harus diarahkan ke sekolah swasta yang ditunjuk. Pemprov Jabar akan bantu pembiayaan siswa yang bersekolah di swasta, asalkan lokasinya jelas,” ujarnya.

Dedi menegaskan bahwa pengaturan ini juga berlaku bagi tingkat SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Ia menyerukan seluruh pihak untuk bersatu dalam satu visi dan misi menata ulang pendidikan Jawa Barat.

Lebih jauh, Dedi menginstruksikan agar pembangunan sekolah baru tidak berdekatan dengan SD atau SMP yang sudah ada, demi menghindari persaingan berebut siswa. Dengan langkah-langkah ini, Dedi optimistis target partisipasi 100 persen siswa hingga tingkat SMA/MA di seluruh Jawa Barat akan tercapai.(*)

Ditulis oleh Kang Zey

Hati-Hati! Guru yang Belum Update Ijazah S-1/D-IV Terancam Gagal Terima Tunjangan

Pria Misterius Tewas Terserempet Kereta di Garut, Polisi Lakukan Penyelidikan