Kang Zey
Garutexpo.com – Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Kabupaten Garut, Dedi Kurniawan, menyayangkan pernyataan Wakil Bupati Garut yang dinilai menyindir secara terbuka Bupati Garut dalam sebuah forum publik. Menurutnya, kepemimpinan daerah bersifat kolektif dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
“Kepemimpinan itu kolektif, tidak bisa maju sendiri dan tidak bisa sukses sendiri. Bupati dan wakil bupati itu satu tim. Kalau ada gagasan, silakan adu gagasan secara teori yang ilmiah. Bahayanya kalau pemimpin terlalu banyak curhat di forum gaduh, solusinya tidak ada,” tegas Dedi, Kamis (26/2/2026).
Dedi menilai, perbedaan pandangan dalam pemerintahan merupakan hal wajar. Namun, hal itu seharusnya dibahas dalam mekanisme yang tepat antara eksekutif dan legislatif, bukan justru diumbar ke publik tanpa solusi konkret.
“Proses adu gagasan itu dengan eksekutif dan legislatif. Jangan sampai gagasan tidak utuh lalu akhirnya ‘wassalam’ dan masuk tong sampah. Pada hakikatnya anggota DPRD memang 50 orang, tetapi untuk putusan-putusan penting itu bupati bersama pimpinan DPRD,” ujarnya.
Ia menegaskan, kepala daerah tidak semestinya menyampaikan keluh kesah ke ruang publik. Sebaliknya, mereka harus mampu mengidentifikasi persoalan, mendengar masukan masyarakat, lalu mengeksekusi kebijakan dengan penuh percaya diri.
“Bupati dan wakil bupati adalah hasil pilkada yang tidak murah. Rakyat berharap lahir pemimpin visioner, yang memikirkan Garut hari ini, lima tahun ke depan melalui RPJMD, dan 25 tahun ke depan lewat RPJPD,” katanya.
Menurut Dedi, jika kepala daerah tidak memahami akar persoalan di Kabupaten Garut, maka pergantian kepemimpinan hanya akan menjadi “kaset baru dengan lagu lama”.
Ia menyoroti persoalan mendasar pembangunan daerah yang masih berkutat pada komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yakni pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
“Coba alur pemikiran kepala daerah difokuskan ke situ. Mau woro-woro di media sosial setiap hari, kalau IPM Garut tidak naik, berarti gagal. Itu ukurannya jelas,” ujarnya.
Dalam sektor pendidikan, Dedi mendorong kolaborasi aktif, terprogram, dan terstruktur antara pemerintah daerah dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Dewan Pendidikan, PGRI, KCD Wilayah XI, Kementerian Agama, hingga pondok pesantren.
“Bagaimana mereka digandeng untuk melahirkan terobosan di bidang pendidikan. Kalau tidak ada ide baru, IPM Garut akan begini-begini saja,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti tata kelola pembangunan wilayah yang menurutnya harus dibagi secara proporsional antara kawasan perkotaan, pedesaan, dan zona penyangga perkotaan.
Di wilayah perkotaan, Dedi menilai kondisi penataan kota masih jauh dari harapan. Jalanan terlihat gersang tanpa penghijauan, trotoar dipenuhi pedagang dan tambal ban, serta semrawut yang telah berlangsung puluhan tahun.
“Kota Garut punya slogan Kota Intan, indah, tertib, aman, nyaman. Tapi faktanya trotoar penuh, panas, tidak nyaman. Sudah berpuluh-puluh tahun carut-marut ini, dan semua kepala daerah seolah tidak berdaya menatanya,” kritiknya.
Ia juga menyinggung maraknya penjualan minuman keras di kawasan Kerkhof yang menurutnya belum ditangani secara serius dan terukur.
“Setiap hari miras berjejer, tidak pernah ada langkah serius dari kepala daerah. Itu jelas perusak moral masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya itu, persoalan parkir liar yang menjamur di berbagai titik juga dinilai mencerminkan lemahnya kehadiran pemerintah dalam penataan.
“Parkir liar bukan berarti harus dihilangkan, tapi ditertibkan. Buat regulasi yang jelas dan tegas. Dari uang yang mereka terima, berapa yang masuk ke PAD? Jangan dibiarkan liar begitu saja,” katanya.
Terkait reformasi birokrasi, Dedi mendorong agar rotasi dan mutasi pejabat dilakukan secara profesional dan proporsional demi mendukung kebijakan yang pro rakyat.
“Rakyat sudah memberi kepercayaan penuh kepada pimpinan daerah. Jangan sibuk saling sindir. Fokus pada amanah rakyat untuk menata Kabupaten Garut lebih baik,” ujarnya.
Ia menegaskan, kepala daerah telah dibekali dua “senjata utama”, yakni birokrasi dan APBD. Dengan dua instrumen tersebut, ia berharap lahir langkah-langkah terukur dan terobosan nyata untuk kemajuan Garut.
“Gunakan birokrasi dan APBD itu sebaik-baiknya. Jangan ngeyel, jangan mengeluh. Rakyat mendukung dan menunggu kejutan-kejutan baru,” pungkasnya.(*)
