Kang Zey
GARUTEXPO – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan rencana kebijakan kontroversial yang akan mengaitkan kepesertaan dalam program Keluarga Berencana (KB) sebagai syarat utama bagi masyarakat untuk menerima bantuan sosial, mulai dari beasiswa, bantuan kelahiran, hingga program rumah tidak layak huni (rutilahu).
Kebijakan ini diumumkan Dedi saat rapat koordinasi kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancage Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025), yang turut dihadiri oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
“Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga,” kata Dedi.
Ia mencontohkan, saat ini banyak keluarga prasejahtera justru memiliki anak dalam jumlah sangat banyak, padahal kemampuan ekonominya terbatas. Bahkan, Dedi menyebut pernah menemui satu keluarga yang memiliki 22 anak dan lainnya yang tengah mengandung anak ke-11.
“Kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak? Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung Rp 2 miliar tetap belum punya,” ungkapnya.
Menurut Dedi, praktik ini membebani negara karena satu keluarga bisa menerima berbagai macam bantuan dalam jumlah besar. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa mulai ke depan, bantuan seperti sambungan listrik baru, beasiswa, bantuan rutilahu, dan bantuan lainnya akan diberikan jika keluarga sudah menjadi peserta KB—terutama KB pria seperti vasektomi atau Metode Operasi Pria (MOP).
“Anak-anaknya boleh dapat beasiswa, tapi ibunya harus KB dulu. Kalau penerima bantuan masih usia produktif, boleh, tapi harus KB dulu. Ini serius. KB-nya harus KB pria,” tegasnya.
Ia menambahkan, data kependudukan ke depan juga akan diintegrasikan dengan data peserta KB. Pemerintah akan mengecek status KB sebelum memberikan bantuan. “Jika belum KB, maka harus KB dulu. Tidak bisa lagi hanya membebani perempuan. Laki-laki harus turut serta,” ujarnya.
Dedi juga mengumumkan bahwa Provinsi Jawa Barat akan memberi penghargaan kepada desa-desa yang sukses menjalankan program KB dan indikator lainnya seperti kesehatan ibu-anak, penanganan stunting, dan pengelolaan sampah. Desa yang masuk kategori Desa Istimewa akan mendapatkan hadiah pembangunan sebesar Rp 10 miliar.
“Juara tingkat kecamatan akan dapat Rp 200 juta, tingkat kabupaten/kota Rp 1 miliar, dan untuk desa terbaik se-Jawa Barat akan mendapat stimulus Rp 10 miliar,” ujar Dedi.
Dedi Mulyadi menutup pernyataannya dengan menyatakan bahwa meskipun dirinya tidak memiliki istri, ia berpihak pada kaum perempuan yang bertekad meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga melalui pengendalian kelahiran.
Sumber: Kompas.com
