Kang Zey
Garutexpo.com – Rencana strategis Pemerintah Kabupaten Garut di bawah kepemimpinan Bupati Abdusy Syakur Amin terkait pengadaan lahan Sekolah Rakyat memantik diskusi hangat di tengah masyarakat. Meski digadang-gadang sebagai langkah memutus mata rantai kemiskinan, kebijakan tersebut menuai kritik tajam karena dinilai terlalu menitikberatkan pembangunan fisik, sementara krisis moral generasi muda belum tersentuh secara serius.
Sorotan tersebut datang dari Ketua OKP BK-RI DPD Jawa Barat, Rudy UGT. Ia menegaskan bahwa pembangunan pendidikan tidak boleh berhenti pada pendirian gedung sekolah semata, melainkan harus menyentuh aspek pembinaan karakter, etika, dan moral pemuda yang saat ini dinilai berada dalam kondisi darurat.
“Garut tidak hanya membutuhkan bangunan sekolah, tetapi benteng moral bagi generasi mudanya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan serta PP Nomor 41 Tahun 2011 telah mengamanatkan pembinaan pemuda usia 16 hingga 30 tahun. Jika sarana dan prasarana kepemudaan terus diabaikan, maka Sekolah Rakyat hanya akan menjadi saksi bisu rusaknya moral pemuda akibat narkoba dan miras,” tegas Rudy, Minggu, 28 Desember 2025.
Rudy juga menyoroti lemahnya implementasi kebijakan kepemudaan di Jawa Barat, termasuk Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda. Menurutnya, regulasi tersebut sejauh ini lebih bersifat seremonial dan belum berdampak nyata bagi pemuda di tingkat akar rumput.
Darurat Moral di Kota Santri
Secara historis dan kultural, Garut dikenal sebagai kota santri. Namun realitas di lapangan menunjukkan tantangan serius. Maraknya peredaran minuman keras, penyalahgunaan narkotika, hingga budaya premanisme disebut telah menjadi “virus sosial” yang menggerogoti masa depan generasi muda.
Dalam konteks tersebut, Rudy menilai pembangunan Sekolah Rakyat harus dibarengi paradigma baru, di antaranya integrasi nilai etika dan agama dalam pendidikan, penyediaan ruang kepeloporan dan kreativitas pemuda, serta pengawasan ketat terhadap peredaran miras dan narkoba, khususnya di lingkungan pendidikan.
“Pendidikan tidak boleh hanya mengejar angka literasi, tetapi harus menjadi garda terdepan dalam penyelamatan generasi dari zat adiktif dan degradasi moral,” ujarnya.
Tanggapan Bupati Garut
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan instrumen strategis untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi.
“Ini adalah upaya jangka panjang. Akses pendidikan yang setara menjadi kunci agar anak-anak Garut tidak terus terjebak dalam siklus ekonomi yang sulit,” ujar Bupati.
Ia menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut bersama DPRD telah mengalokasikan anggaran pengadaan lahan Sekolah Rakyat sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Namun demikian, tantangan ke depan adalah memastikan lembaga pendidikan tersebut mampu mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter kuat, bebas dari pengaruh narkoba dan miras, serta memiliki mentalitas kewirausahaan.
Menjadi Arsitek Moral, Bukan Sekadar Kontraktor
Berbagai pandangan tersebut mengerucut pada satu kesimpulan: pembangunan di Garut menuntut perubahan paradigma. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berperan sebagai “kontraktor” pembangunan fisik, tetapi juga sebagai “arsitek” moral dan etika generasi penerus.
Tanpa pembinaan kepemudaan yang kuat serta pemberantasan serius terhadap miras dan narkoba, pembangunan fisik sebesar apa pun dikhawatirkan akan kehilangan makna. Sebab, masa depan Garut tidak hanya ditentukan oleh gedung-gedung megah, melainkan oleh kualitas moral dan mental generasi mudanya menuju Garut yang bertakwa dan berdaya saing.(*)
