Kang Zey
GARUTEXPO – Warga masyarakat di Garut mengeluhkan lambatnya penyaluran bantuan untuk penanganan stunting di daerah mereka. Keterlambatan ini dianggap menghambat upaya pemerintah dalam menangani masalah stunting yang masih tinggi di wilayah tersebut.
Seorang warga, Rijal (44), mengungkapkan kekecewaannya atas keterlambatan bantuan yang seharusnya sudah diterima 6 kali, yakni untuk periode pertama februari, Maret dan untuk periode ke dua April hingga Juni. Saat ini sudah bulan Juli, namun penyaluran bantuan untuk penanganan stunting baru dilakukan satu kali pada periode pertama yakni bulan Januari.
“Kami sudah sangat membutuhkan bantuan ini, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan kapan bantuan tersebut akan disalurkan,” ujarnya.
Senada dengan Rijal, Iwan (42), seorang ayah dari lima anak yang terkena dampak stunting, merasa kecewa dengan keterlambatan penyaluran bantuan untuk penanganan stunting.
“Kami sangat berharap bantuan ini bisa segera datang karena sangat dibutuhkan untuk perbaikan gizi anak-anak kami,” katanya.
Warga Garut berharap, dengan adanya perhatian dan tindakan cepat dari pemerintah daerah, bantuan untuk penanganan stunting dapat segera diterima sehingga kesehatan anak-anak mereka dapat terjaga dengan baik.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG), Asep Nurjaman, menegaskan lambannya penyaluran bantuan pangan untuk penanganan stunting di Kabupaten Garut disebabkan oleh persoalan data dan lemahnya koordinasi antara PT BGR Logistik Indonesia sebagai transporter dengan Pemerintah Daerah. Akibatnya, distribusi bantuan kepada masyarakat menjadi terhambat.
“Hingga saat ini, penyaluran bantuan pangan stunting baru dilakukan satu kali pada untuk bulan Januari. Februari, Maret belum tersalurkan. Padahal, seharusnya sudah dilakukan 6 kali, yakni untuk periode April hingga Juni. Saat ini sudah bulan Juli, sehingga jelas terlihat ketidakprofesionalan PT BGR Logistik Indonesia sebagai penyalur,” ujar Asep kepada garutexpo.com, Rabu, 24 Juli 2024.
Asep Nurjaman menyoroti masalah yang timbul akibat tidak adanya koordinasi yang baik antara PT BGR Logistik Indonesia sebagai penyalur dengan dinas yang menaungi stunting, yakni Dinas KB, DKP, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan.
“Bantuan pangan stunting ini perlu diawasi oleh semua pihak, apakah data yang digunakan dari pusat ini tepat sasaran dan mengenai tujuan. Sehingga perlunya koordinasi agar data yang digunakan dari pusat itu bisa disinkronkan dengan data yang ada di Kabupaten,” lanjutnya.
Menurutnya, daerah lebih memahami situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, koordinasi secara menyeluruh sangat diperlukan agar bantuan pangan untuk stunting bisa tepat sasaran dan tujuan tercapai.
“Efek dari tidak adanya koordinasi, penyaluran terganggu sehingga tidak cepat tanggap dalam mengatasi stunting di Kabupaten Garut tidak akan teratasi dengan baik,” ungkap Asep.
Selanjutnya, Asep juga meminta PT BGR Logistik Indonesia untuk segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar tidak terjadi miskomunikasi yang tidak baik. Karena pengawasan di lapangan dan berita acara penyerahan barang sudah diterima oleh masyarakat penerima, dinas teknis DKP juga menandatangani.
“Bukan hanya menyalurkan saja dan minta tanda tangan kepada dinas teknis, tapi koordinasi tidak dijalin dengan baik. Harus benar-benar sinergi karena pengawasan di lapangan kan tetap dinas terkait. Jika hari ini tidak ada koordinasi, bagaimana mau mengawasi apakah bantuan pangan itu benar untuk Keluarga Resiko Stunting,” tegasnya.
Asep meminta PT BGR Logistik Indonesia untuk tidak hanya fokus menyalurkan saja, tetapi juga melakukan pengawasan. Pengawasan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“PT BGR Logistik Indonesia harus segera melakukan koordinasi dengan pihak daerah agar target dan sasaran serta keberlangsungan programnya bisa terlaksana dengan baik sehingga masyarakat tidak menunggu lama,” tegas Asep
