Kang Zey
Garutexpo.com – Keberadaan pipa besi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang mangkrak dan melintang di atas sungai di wilayah RW 13 menjadi sumber kekhawatiran serius bagi warga. Pipa yang sudah tidak berfungsi tersebut kini justru memicu persoalan baru, yakni sumbatan aliran sungai yang berpotensi menimbulkan banjir saat hujan deras.
Ketua RW 13, Dedi secara tegas menuding Dinas Lingkungan Hidup (LH) dan APKI (Asosiasi Pengusaha Kulit) telah mengabaikan keselamatan warga. Menurutnya, pembiaran terhadap pipa besi yang sudah tidak digunakan ini merupakan bentuk kelalaian yang tidak bisa ditoleransi.
“Setiap hujan besar, air naik dan sampah hingga kayu besar tersangkut di pipa itu. Ini jelas menghambat aliran sungai dan berpotensi menyebabkan banjir. Kami menilai Dinas LH dan APKI mengabaikan keselamatan warga,” tegas Dedi Kepada Garutexpo.com, Ahad, 11 April 2026.
Sementar itu salah Warga menyebut Agus Marlon, menyebutkan, kondisi pipa besi tersebut sudah lama dikeluhkan. Selain tidak berfungsi, fisiknya kini terlihat berkarat dan tidak terawat. Letaknya yang tepat di atas aliran sungai membuat risiko yang ditimbulkan semakin besar, baik dari sisi penyumbatan aliran air maupun potensi robohnya struktur.
Tak hanya itu, keberadaan pipa mangkrak ini juga dinilai memperparah kondisi lingkungan. Saat debit air meningkat, material seperti sampah rumah tangga hingga batang kayu besar kerap tersangkut dan menumpuk di sekitar pipa, sehingga memperlambat aliran air.
“Kami sudah beberapa kali menyampaikan laporan, tapi belum ada tindakan nyata. Jangan sampai harus terjadi banjir atau korban baru ada respon,” ujar Agus Marlon dengan nada kecewa.
Warga RW 13 mendesak pemerintah daerah untuk segera turun tangan dan memberikan instruksi tegas kepada instansi terkait agar segera melakukan pembongkaran atau pemotongan pipa besi IPAL tersebut.
Warga berharap, persoalan ini segera ditindaklanjuti sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar. Mereka menegaskan bahwa keselamatan lingkungan dan warga harus menjadi prioritas utama, bukan diabaikan oleh kelalaian birokrasi.***
