Kang Zey
Garuexpo.com – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, resmi melantik dan mengambil sumpah tiga pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Pendopo Garut, Rabu (01/09/2025), disaksikan jajaran pejabat daerah serta tamu undangan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Abdusy Syakur menegaskan bahwa rotasi jabatan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif. Ia berharap pejabat yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
“Rotasi dan mutasi adalah hal yang wajar dalam birokrasi. Kami ingin memastikan penempatan pejabat sesuai dengan kompetensi agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” ujar Bupati Abdusy Syakur.
Tiga Pejabat yang Dilantik
Tiga pejabat Eselon II yang resmi dilantik dalam kesempatan tersebut, yakni:
1. Asep Suparman – menempati posisi baru yang berkaitan dengan administrasi legislatif dan koordinasi antara DPRD serta eksekutif. Dengan pengangkatan Asep, pemerintah daerah menaruh harapan besar agar komunikasi legislatif dan eksekutif semakin harmonis.
2. Drs. H. Didit Fajar Putradi, M.Si – sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), kini diamanahkan sebagai Inspektur Kabupaten Garut.
3. Drs. Natsir Alwi, M.Si – yang semula menduduki jabatan Disdukcapil Kabupaten, kini dipercaya memimpin Bappeda Garut.
Pergantian posisi antara Didit dan Natsir dinilai sebagai strategi penyegaran sekaligus memperkuat fungsi pengawasan dan perencanaan pembangunan daerah.
Bupati Abdusy Syakur menambahkan, ketiga pejabat ini memiliki rekam jejak dan pengalaman panjang di bidang masing-masing, sehingga diyakini mampu membawa perubahan positif.
“Kami ingin agar setiap pejabat mampu berinovasi dan menyesuaikan diri dengan tantangan baru. Harapan masyarakat harus dijawab dengan kerja nyata,” tegasnya.
Penyegaran Birokrasi untuk Pembangunan
Rotasi ini disebut sebagai langkah penting dalam memperkuat struktur birokrasi Pemkab Garut. Dengan komposisi baru, pemerintah daerah berharap kinerja pembangunan dan pengawasan berjalan lebih seimbang, sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.***
