Kang Zey
Garutexpo.com – Setelah lebih dari satu tahun masa kepemimpinan berjalan, Komite Indonesia Bebas Mafia (KIBMA) Jawa Barat mendesak Pemerintah Kabupaten Garut untuk segera merealisasikan program bantuan Rp2 juta per Kepala Keluarga (KK) yang sempat dijanjikan saat masa kampanye.
Ketua umum KIBMA Jabar, Heri Hasan Basri, SH menilai, hingga kini belum terlihat kejelasan teknis maupun penganggaran yang secara spesifik mengarah pada realisasi program tersebut. Padahal, janji itu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan menjadi bagian dari harapan besar warga terhadap kepemimpinan daerah.
“Sudah setahun lebih berlalu. Jika memang program ini serius, publik berhak tahu di mana posisinya sekarang. Apakah sudah masuk perencanaan? Atau hanya berhenti sebagai narasi kampanye?” tegas Heri, Senin, 2 Maret 2026.
Sebagai kepala daerah di Kabupaten Garut, Abdusy Syakur Amin dinilai memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk menjelaskan progres janji tersebut. KIBMA menekankan bahwa janji politik bukan sekadar alat meraih suara, melainkan komitmen yang harus diwujudkan melalui kebijakan nyata.
Menurut KIBMA, ada beberapa poin yang perlu dijelaskan secara transparan kepada publik:
1. Apakah program Rp2 juta per KK sudah tercantum dalam RPJMD dan APBD?
2. Berapa jumlah KK penerima manfaat yang ditargetkan?
3. Bagaimana mekanisme pendataan dan distribusinya?
4. Sumber anggaran berasal dari pos mana?
5. Apa kendala yang menyebabkan belum terealisasi?
Menurut KIBMA, transparansi menjadi kunci agar tidak terjadi kegaduhan di tengah masyarakat. Mereka juga mengingatkan agar program tersebut tidak dijadikan alat politik menjelang momentum tertentu, melainkan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
“Jika memang ada keterbatasan fiskal, sampaikan secara terbuka. Jangan diam. Rakyat butuh kepastian,” lanjutnya.
KIBMA Jabar juga mendorong DPRD Kabupaten Garut untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap setiap janji politik kepala daerah. Mereka menilai, pengawasan yang kuat akan mencegah potensi penyimpangan anggaran sekaligus memastikan keberpihakan kebijakan pada masyarakat.
Di tengah tuntutan tersebut, publik kini menunggu langkah konkret Pemerintah Kabupaten Garut. Realisasi janji Rp2 juta per KK akan menjadi tolok ukur konsistensi kepemimpinan daerah dalam menjawab harapan masyarakat.
Jika tidak segera direalisasikan atau minimal dipaparkan skema dan tahapannya, KIBMA Jabar menyatakan siap menggelar audiensi resmi guna meminta klarifikasi langsung kepada Pemerintah Kabupaten Garut.
“Janji politik adalah hutang kepada rakyat. Dan hutang itu harus dibayar dengan kerja nyata, bukan sekadar narasi,” tandanya.
