Kang Zey
Garutexpo.com – Dugaan pengurangan berat bantuan pangan jenis beras bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mencuat di Kabupaten Garut. Salah satu kasus terungkap di Desa Panyindangan, Kecamatan Cisompet, di mana bantuan beras yang seharusnya seberat 10 kilogram per karung, ternyata didapati hanya 7 hingga 9 kilogram.
Kepala Desa Panyindangan, Indra Firman, mengungkapkan kecurigaan itu muncul setelah beras bantuan diturunkan di aula desa. Karena merasa janggal dengan jumlah isi karung, pihak desa memutuskan untuk menimbang ulang beberapa karung secara acak.
“Saya iseng melakukan penimbangan ulang pada 10 karung, dan semuanya tidak ada yang sesuai 10 kilo. Ada yang 7 kilo lebih, sisanya berkurang,” ujar Indra saat dihubungi awak media seperti di kutip di radar garut, Minggu, 27 Juli 2025.
Beras yang seharusnya disalurkan kepada 576 KPM di desanya itu ternyata mengalami penyusutan cukup signifikan. Meski tampak bersih dan tidak berbau apek, Indra mengaku kualitas dan berat beras membuat pihak desa semakin curiga.
“Memang gak bau, tapi tidak seperti beras di pasar. Jadi beras biasa saja. Setelah penyalur pulang, kami iseng-iseng menimbang. Ternyata benar, hampir semua berkurang,” ungkapnya.
Lebih mengejutkan lagi, fenomena serupa ternyata tidak hanya terjadi di Desa Panyindangan. Melalui grup komunikasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) tingkat kecamatan, sejumlah kepala desa lain juga melaporkan temuan serupa di wilayah masing-masing.
“Kami hanya sharing sesama kades, memperlihatkan hasil beras yang kurang. Ternyata sama timbangannya,” kata Indra.
Meski temuan ini mengindikasikan adanya dugaan sistemik dalam penyaluran beras bantuan, pihak desa memilih tidak langsung melaporkan ke Bulog atau dinas terkait. Mereka hanya berkoordinasi internal dengan Ketua APDESI Kecamatan Cisompet.
“Kami hanya minta konfirmasi saja ke Ketua APDESI. Para kades hanya sebatas itu,” ungkapnya.
Indra juga menyebutkan bahwa ini merupakan pertama kalinya ia secara langsung melakukan penimbangan beras bantuan. Sebelumnya, ia pernah mengeluhkan soal kualitas beras yang bau apek, namun tidak sampai membuat laporan resmi.
“Baru kemarin saya cek, karena sudah lama beras tidak turun. Dulu saya pernah mengeluh terkait beras Bulog yang bau apek, tapi tidak berani lapor langsung. Hanya sharing di APDESI,” tambahnya.
Padahal, seharusnya ada pendamping di tingkat kecamatan yang bisa menjadi saluran laporan atas dugaan seperti ini. Namun hingga kini, belum ada tindak lanjut atau teguran resmi dari pihak terkait.
“Ini kan 8 bulan terkait beras itu, sekarang bulan Juni dan Juli. Kemarin-kemarin tidak ada,” pungkas Indra.
Kasus ini membuka pertanyaan serius mengenai transparansi dan pengawasan dalam distribusi bantuan pangan di Garut.
Warga dan kepala desa kini menanti langkah tegas dari pemerintah dan instansi terkait untuk mengusut dugaan penyunatan bantuan yang semestinya menjadi hak rakyat kecil.(*)
