Kang Zey
GARUTEXPO — Aksi massa kembali mengguncang wilayah Garut Selatan. Kali ini, giliran dua kantor desa di Kecamatan Caringin yang menjadi sasaran amarah warga. Kantor Desa Cimahi dan Kantor Desa Samuderajaya resmi disegel warga, Senin (2/6/2025) siang. Aksi ini memuncak setelah warga menilai kepala desa setempat tidak transparan dalam pengelolaan dana desa.
Aksi penyegelan ini bukan yang pertama. Sebelumnya, warga Desa Cisewu dan Cikarang juga menyegel kantor desa sebagai bentuk protes. Kini, gelombang kemarahan warga menjalar ke Kecamatan Caringin, dengan tuntutan hampir serupa: keterbukaan dalam penggunaan APBDes dan dana non-APBDes Tahun Anggaran 2024–2025.
Di Desa Cimahi, warga meminta langsung kehadiran Kepala Desa, Yoga, untuk menjelaskan rincian penggunaan anggaran desa. Sayangnya, sang kades tak muncul di lokasi aksi. Padahal, Bendahara dan Sekretaris Desa sudah mencoba memberikan penjelasan.
“Kami ingin jawaban dari kades langsung, biar semua warga tahu ke mana uang desa dipakai!” tegas salah seorang warga dalam orasinya seperti dikutip dari antarwaktu
Kekecewaan warga makin memuncak lantaran papan informasi kegiatan desa yang seharusnya menjadi media transparansi tidak pernah terpasang. “Kenapa papan informasi kegiatan di Desa Cimahi tidak pernah dipasang? Apa yang disembunyikan?” seru warga lainnya dengan nada tinggi.
Tak puas dengan penjelasan perangkat desa, massa langsung menyegel kantor desa. Pelayanan publik pun lumpuh total. Setelah penyegelan, warga membubarkan diri dengan pengawasan aparat keamanan.
Hingga berita ini disusun, pihak desa bersama Kasi Pemerintahan Kecamatan Caringin, Sulaeman, S.Pd., dan Bhabinsa Cimahi, Tatan, masih berjibaku melakukan koordinasi agar pelayanan masyarakat bisa kembali normal.
Situasi tak kalah panas terjadi di Desa Samuderajaya. Warga di desa ini juga melakukan aksi serupa, menyegel kantor desa dan menuntut transparansi kepala desa soal dana desa.
“Kami sedang lakukan koordinasi dengan pihak terkait. Warga minta kades hadir langsung untuk menjawab semua pertanyaan,” ujar Bhabinsa Cimahi, Tantan.
Camat Caringin, Ujang Kuswara, S.Tr., M.Si., mengonfirmasi bahwa dirinya telah mendapat laporan resmi soal penyegelan dua kantor desa tersebut.
“Saya sudah minta Ketua APDESI untuk segera turun tangan dan lakukan pendekatan persuasif agar pelayanan masyarakat tidak terganggu lebih lama,” ungkapnya melalui sambungan telepon.
Aksi ini menjadi peringatan keras bagi kepala desa lainnya di Garut Selatan. Warga kini tidak lagi diam dan menuntut hak mereka dengan tegas: transparansi, akuntabilitas, dan kehadiran langsung pemimpin desa untuk menjelaskan setiap sen uang rakyat.(AR)
