Kang Zey
GARUTEXPO — Sejumlah aktivis dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Garut melakukan aksi unjuk rasa dalam bentuk “Panggung Rakyat” di depan Gedung DPRD Garut, Selasa (10/6/2025). Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan atas capaian 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Garut yang dinilai jauh dari harapan rakyat.
Dalam orasinya, para aktivis menyoroti buruknya infrastruktur jalan yang hingga kini masih banyak yang berlubang. Selain itu, mereka juga menyoroti rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Garut yang menempati posisi ke-25 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
“Jangan cuma konten doang! Wakil Bupati keliling ke sana ke sini, tapi mana realisasinya? Justru yang kelihatan kerja malah Wabup. Harusnya G1 (Bupati) yang paling dominan dalam kerja-kerja pemerintahan ini, tapi malah seperti diam,” tegas Bung Angling, salah satu orator aksi.
Kekecewaan juga makin dalam ketika Bupati Garut tidak hadir dalam aksi tersebut, padahal para aktivis berharap aspirasi mereka bisa didengar langsung oleh kepala daerah.
“Ketidakhadiran Bupati seperti menunjukkan bahwa beliau tidak peduli terhadap suara rakyatnya. Ini jelas bentuk pelecehan terhadap demokrasi dan kritik publik,” ujar salah satu aktivis lainnya dalam orasi.
Sementara itu, Ketua Pemuda Akhir Zaman, Abah Muda, dalam orasinya menyampaikan bahwa ia memahami pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan secara instan dalam waktu 100 hari. Namun, ia memberi peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten Garut.
“Kami sadar membangun jalan butuh anggaran besar. Tapi jika sampai tahun 2026 jalan-jalan di Garut masih saja berlubang dan tak diperbaiki, maka haram bagi rakyat untuk membayar pajak! Itu bentuk perlawanan sipil,” tegas Abah Muda disambut sorak para peserta aksi.
Ia juga menyinggung soal potensi penerimaan pajak yang besar di Kabupaten Garut pasca program penghapusan pajak kendaraan oleh Gubernur Jabar, Kang Dedi Mulyadi (KDM). Menurut data yang disampaikan dalam orasi, penerimaan pajak kendaraan di Garut kini mencapai Rp1,2 miliar per hari.
“Dengan pendapatan sebesar itu, Dinas PUPR harus bertanggung jawab. Jangan sampai rakyat bertanya ke mana uang pajak mereka!” tandasnya.
Aksi ini ditutup dengan pembacaan tuntutan kepada Pemkab Garut untuk segera membenahi infrastruktur, meningkatkan kinerja pemerintahan, dan lebih terbuka terhadap aspirasi masyarakat. (AR)
