Kang Zey
Garuexpo.com– Kabupaten Garut menjadi saksi peluncuran program Lokomotif Akses Permodalan (LokaModal) yang resmi digelar di Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota, Kamis (25/9/2025). Program ini hadir sebagai langkah konkret pemerintah untuk mempermudah akses pembiayaan non-KUR bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya dalam menghadapi kendala jaminan sertifikat tanah.
Menteri UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa keberhasilan LokaModal sangat ditentukan oleh dukungan penuh dari ATR/BPN.
“Kalau tidak ada dukungan dari ATR/BPN, program ini tidak mungkin berjalan. Banyak pelaku usaha mikro terkendala masalah sertifikat tanah, dan ini dimuluskan oleh ATR/BPN,” ucap Maman.
Ia menekankan bahwa program ini difokuskan pada sektor produksi, karena memiliki multiplier effect yang besar bagi ekonomi.
“Kalau sektor produksi didorong, ada penyerapan tenaga kerja, nilai tambah produk, hingga terbentuk rantai pasok yang kuat,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan dukungannya penuh terhadap LokaModal. Menurutnya, pembiayaan masih menjadi tantangan utama UMKM, dan dengan adanya pemanfaatan aset sebagai jaminan, hambatan itu bisa teratasi.
“Pembiayaan adalah tantangan terbesar UMKM. Dengan LokaModal, aset maupun lahan bisa menjadi jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan,” terangnya.
Ia juga menyebutkan bahwa Kementerian ATR telah menjalankan program sertifikasi lintas sektoral untuk petani, nelayan, hingga pelaku UMKM. Pengawasan ketat disebut akan dilakukan agar proses sertifikasi berjalan konsisten di daerah.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Garut sebagai tuan rumah peluncuran program strategis ini.
“Ini kehormatan bagi Kabupaten Garut. Program ini menjadi solusi konkret terhadap masalah permodalan yang sering dihadapi UMKM di daerah,” katanya.
Ia berharap akses permodalan yang semakin terbuka akan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.
Peluncuran LokaModal diakhiri dengan penandatanganan MoU antar kementerian, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penyusunan petunjuk teknis. Pemerintah menargetkan program ini segera diimplementasikan di daerah untuk mempercepat penguatan UMKM.(*)
