Kang Zey
GARUTEXPO – Audiensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cisewu, Kecamatan Cisewu dengan Komisi 1 DPRD Garut berlangsung sengit di Ruang Rapat DPRD Garut, Jumat, 25 Oktober 2024. Dalam pertemuan ini, BPD Cisewu mengajukan tuntutan tegas terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan anggaran oleh Kepala Desa Cisewu, Cecep Supriadi dengan desakan pencopotan sebagai salah satu poin utama.
BPD Cisewu menyampaikan bahwa selain menjaga hubungan baik antara warga dan pemerintah, mereka juga menyoroti indikasi kuat adanya penyalahgunaan dana desa. Dalam audiensi tersebut, beberapa tuntutan utama yang disampaikan meliputi:
1. Investigasi dugaan penyalahgunaan wewenang** oleh Kepala Desa Cisewu.
2. Audit anggaran desa oleh Inspektorat Kabupaten Garut.
3. Mendesak pemerintah kabupaten untuk mencopot Kepala Desa Cisewu jika terbukti melanggar.
4. Meminta setiap kegiatan pemerintahan desa dilaporkan rutin kepada DPMPD Garut.
5. Mendorong komunikasi efektif antara masyarakat dan pemerintah melalui BPD.
DPRD Garut komisi 1 memberikan apresiasi atas inisiatif BPD Cisewu dalam melakukan audensi ini dan merespons cepat dengan meminta Pj Bupati Garut untuk menugaskan Inspektorat untuk melakukan audit investigatif di Desa Cisewu. DPRD Komisi 1 juga menegaskan bahwa audit harus bersifat komprehensif dengan rekomendasi yang tegas demi memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan baik.
DPRD Garut komisi 1 akan pastikan audit dilakukan secara menyeluruh. Temuan yang ada akan di tindak dengan rekomendasi tegas demi kepentingan masyarakat.
Ketua BPD Cisewu, Egis, menyampaikan apresiasi atas respon cepat Komisi 1 dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat. “Kami berterima kasih atas quick response dari DPRD Garut. Harapan kami, audiensi ini menghasilkan solusi terbaik sesuai keinginan masyarakat. Kami hadir membawa amanat rakyat dan akan terus mengawal proses ini sampai tuntas,” tegas Egis usai melakukan audensi kepada garutexpo.com.
Audiensi ini menjadi sinyal bagi BPD Cisewu dan masyarakat. Mereka tidak akan tinggal diam dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas.
Mereka berharap pemerintah segera meAudensi ambil langkah konkret demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan anggaran desa dikelola dengan baik.(*)
