Kang Zey
GARUTEXPO, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berencana membangun sebanyak 80.000 unit Koperasi Desa Merah Putih. Kebijakan ini dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah ditandatangani pada 27 Maret 2025.
Namun, rencana ambisius ini menuai kritik dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Pengamat Koperasi sekaligus Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto. Ia menilai proyek Koperasi Desa Merah Putih yang didanai dari APBN, APBD, APBDes, serta pinjaman luar negeri justru mengancam kemandirian dan demokrasi masyarakat desa.
“Perlakuan terhadap koperasi sebagai alat kebijakan seperti ini mematikan prakarsa, menciptakan sindrom ketergantungan, serta memperkuat kendali politik kekuasaan oligarkis oleh elite penguasa,” ujar Suroto, seperti dikutip dari Kontan.co.id pada Selasa (15/4).
Suroto yang juga menjabat sebagai CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR) mengungkapkan bahwa langkah ini bertolak belakang dengan tren global. Di saat negara-negara lain memperkuat koperasi melalui peleburan (merger) dan penggabungan (amalgamasi), pemerintah Indonesia justru memperbanyak jumlah koperasi secara masif.
Ia juga membandingkan kebijakan ini dengan masa Orde Baru yang pernah membentuk Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dan Koperasi Unit Desa (KUD) melalui Inpres No. 4 Tahun 1984, namun kemudian kehilangan peran setelah Inpres tersebut dicabut pada 1998.
“Pola kebijakannya sama persis dengan Orde Baru, dan itu terbukti gagal. Ketika privilege-nya dicabut, koperasi-koperasi itu mati suri,” terang Suroto.
Menurutnya, kegagalan masa lalu seharusnya menjadi pelajaran. Pengembangan koperasi, katanya, tak bisa sekadar program pemerintah semata, tetapi harus dilandasi prinsip organisasi yang kuat.
“Koperasi, apapun itu jenisnya, mestinya dikembangkan di atas organisasi yang baik. Koperasi itu adalah entitas bisnis otonom dan secara administrasi publik merupakan badan hukum privat, persona ficta yang diakui oleh negara,” tandasnya.(*)
