Kang Zey
GARUTEXPO – Pemerintah Daerah (Pemda) Garut, Jawa Barat, terus berbenah menata Jalan Jenderal A. Yani, atau kawasan ‘Pengkolan’ sebagaimana masyarakat biasa menyebutnya, menjadi kawasan asri pusat wisata bak Malioboro di Yogyakarta.
Selain menjadi lebih bersih untuk dilalui, kawasan sepanjang sekitar 5 kilometer (km) itu akan disulap menjadi kawasan ramah pejalan kaki seiring rencana penertiban dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pengkolan ke Jalan Mandalagiri. Setelah relokasi PKL, kawasan Pengkolan akan disulap menjadi kawasan ramah pejalan kaki plus wisata versi ‘Malioboro’ ala Garut.
Ketua Umum DPP Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG), Asep Nurjaman, mengungkapkan bahwa Pemkab Garut terburu-buru dalam melakukan tindakan yang justru akan menimbulkan permasalahan baru.
“Pemda Garut harus mengidentifikasi potensi risiko dan masalah teknis secara lebih rinci untuk melakukan sebuah program agar efisien dan efektif serta anggaran yang dikeluarkan bermanfaat bagi masyarakat Garut,” tegas Asep kepada garutexpo.com, Senin, 22 Juli 2024.
Asep juga mengingatkan agar tidak terulang kasus seperti pembangunan gedung PKL 1 dan 2 yang tidak jadi relokasi, malah terjadi penghamburan anggaran dan kurang tepat guna.
“Harus ada kajian teknis secara komprehensif terlebih dulu sebelum melangkah, jangan hanya berbicara penataan dan relokasi ataupun pemberdayaan. Semua itu harus diidentifikasi dan dikaji secara menyeluruh agar setiap gerak dan langkah tidak menimbulkan konflik baru dan anggaran yang dikeluarkan efisien dan tepat guna,” lanjutnya.
Menurut Asep, langkah Pemda Garut dalam menyulap jalur Pengkolan menjadi rasa Malioboro itu bagus, tetapi harus memperhatikan beberapa aspek penting.
“Aspek kemanusiaan, di mana PKL sudah terbiasa berdagang di sekitar Jalan Ahmad Yani dan mereka dilindungi oleh undang-undang tentang hak asasi manusia serta harus mendapatkan keadilan di mata hukum yang sama,” jelasnya.
Lebih lanjut, Asep juga menyebutkan aspek ekonomi di mana PKL sudah terbiasa berjualan dengan nilai keuntungan yang rutin dan memiliki pelanggan tetap. Jika direlokasi, hal ini bisa berdampak pada pendapatan mereka.
“Aspek sosial dan lingkungan juga penting, di mana jika terjadi relokasi ke tempat yang baru, apakah ada risiko baru dengan masyarakat di sekitar tempat relokasi,” sambungnya.
Selain itu, Asep menekankan aspek keuangan, di mana Pemda Garut harus bertanggung jawab atas anggaran yang akan dikeluarkan dan tidak hanya mencari proyek baru dengan alasan penataan dan pemberdayaan.
“Aspek hukum juga harus diperhatikan, di mana fungsi jalan trotoar untuk pejalan kaki dan pengguna jalan transportasi bukan untuk berjualan dan parkir. Namun, alangkah bagusnya jika Pemda membuat dulu aturan teknisnya agar program yang direncanakan benar-benar tidak melanggar aturan,” ungkap Asep.
Asep tidak ingin konsep Pemda Garut dalam menata jalur Pengkolan menjadi Malioboro Yogyakarta ini hanya menjadi gebrakan semata yang berujung pada penghamburan anggaran serta memanfaatkan dan mengorbankan masyarakat.(*)
