GARUTEXPO – Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menyoroti aksi sweeping yang dilakukan oleh sekelompok organisasi masyarakat (ormas) terhadap warung makan yang tetap buka saat siang hari di bulan Ramadan, Rabu 5 Maret 2025. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap iklim investasi di Garut.
“Jadi di lain waktu mungkin nanti bisa berbicara ke teman, ke rekan-rekannya. Saya harap ini yang terakhir, karena cara mainnya enggak begini. Satpol PP juga cara mainnya enggak begini. Kalau sekarang viral, terus ke nasional, nanti orang yang mau investasi ke sini alergi,” ujar Putri Karlina dalam pertemuan bersama ormas dan Satpol PP, Minggu (10/3/2024).
Pernyataan ini muncul setelah viralnya video aksi sweeping oleh ormas terhadap warung makan yang tetap beroperasi saat siang hari di bulan Ramadan. Dalam video tersebut, anggota ormas terlihat membubarkan pengunjung dengan cara yang kasar, bahkan menumpahkan minuman di depan pembeli.
Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Garut langsung menggelar pertemuan dengan perwakilan ormas dan Satpol PP. Ia menegaskan bahwa razia semacam ini bukanlah cara yang tepat untuk menegakkan aturan, terlebih karena bisa membuat Garut dicap sebagai daerah yang tidak ramah bagi investor.
“Garut itu berakhlak, Garut penuh iman. Pengamalannya itu gimana? Manifestasinya itu gimana? Bukan dengan sweeping. Karena di Garut banyak pesantren, bukan berarti cara menegakkan aturan harus seperti itu. Itu bukan cara yang benar,” sambungnya.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan ormas yang hadir mengaku bahwa insiden tersebut terjadi di luar dugaan mereka dan menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut.
Sementara itu, Kapolres Garut AKBP Fajar Gemilang memastikan bahwa kasus ini tengah didalami oleh pihak kepolisian. Sejumlah pihak, termasuk perwakilan ormas dan Satpol PP, telah dimintai keterangan di Polres Garut. Meski belum ada kepastian terkait unsur pidana dalam kejadian ini, polisi menegaskan akan menindaklanjuti kasus tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, keterlibatan Satpol PP dalam video sweeping juga menjadi sorotan publik. Kepala Satpol PP Garut, Basuki Eko, membantah bahwa anggotanya terlibat dalam aksi tersebut. Ia menegaskan bahwa petugas Satpol PP datang ke lokasi belakangan untuk melerai situasi, bukan untuk melakukan sweeping.
Sebagai langkah evaluasi, empat anggota Satpol PP yang berada di lokasi telah dimintai keterangan oleh komisi disiplin dan mendapatkan teguran karena dinilai tidak segera meminta bantuan tambahan saat menghadapi kelompok massa.
Kasus ini masih terus dikembangkan oleh pihak kepolisian guna memastikan tidak terjadi kejadian serupa di masa mendatang.(*)






























