Kang Zey
GARUTEXPO – Sebanyak 27 daerah di Jawa Barat secara serentak membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme, Kamis (27/3/2025). Pembentukan satgas ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menciptakan kondisi aman dan kondusif di wilayahnya.
Gubernur menegaskan bahwa aksi premanisme telah lama meresahkan masyarakat, merusak citra daerah, serta menghambat iklim investasi. Karena itu, satgas ini hadir untuk melindungi rakyat dari segala bentuk intimidasi dan pemerasan oleh preman.
“Satgas ini bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, dan pengusaha. Semua harus bebas dari premanisme!” tegas Dedi Mulyadi usai memimpin apel kesiapsiagaan Satgas di KIIC, Kabupaten Karawang.
Dedi mengungkapkan bahwa aksi premanisme telah menyasar berbagai sektor, mulai dari jalanan, pasar, hingga industri.
“Di jalan sopir dimintain (uang), di pasar dimintain, di industri dimintain. Ini harus kita tertibkan!” ujarnya dengan nada tegas.
Ia menyoroti sektor industri sebagai yang paling terdampak, karena praktik pungutan liar (pungli) kerap mengganggu operasional, distribusi barang, serta merugikan pengusaha dan pekerja.
“Kalau ini dibiarkan, daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional akan menurun, dan masyarakat bisa kehilangan lapangan pekerjaan,” jelasnya.
Dedi memastikan bahwa Satgas Pemberantasan Premanisme akan bertindak tegas namun tetap mengedepankan pendekatan humanis.
“Pastikan hukum ditegakkan dengan adil, tanpa tebang pilih, dan tetap sesuai aturan yang berlaku,” pesannya.
Satgas ini terdiri dari Polri, TNI, polisi militer, kejaksaan, BIN Daerah, Satpol PP, serta berbagai stakeholder terkait. Operasinya akan berkelanjutan, tidak hanya menjelang mudik Idulfitri, tetapi dengan sistem monitoring, evaluasi, dan laporan berkala.
Pemerintah juga membuka kanal pengaduan resmi bagi masyarakat di tiap daerah, sehingga laporan tentang aksi premanisme bisa segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.(*)
