Kang Zey
GARUTEXPO – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyoroti pentingnya kejelasan indikator pembangunan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Indikator Pembangunan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Garut yang digelar di Mini Auditorium Kampus 4 Universitas Garut (Uniga), Jalan Terusan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul, Selasa (6/5/2025).
Acara ini dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, serta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyelaraskan pemahaman serta menentukan indikator pembangunan yang tepat dan terukur.
Dalam sambutannya, Bupati Garut mengungkapkan kegelisahan atas ketidaksesuaian antara upaya pembangunan dengan hasil statistik yang ditampilkan. Ia mengaku pernah melihat data yang menyebutkan bahwa hampir 60 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan, meskipun data BPS menyatakan hanya 20 persen.
“IPM kita naik rata-rata 0,7 dan banyak hal kadang-kadang membuat kita bingung, rasanya sudah kerja keras namun hasilnya tidak seperti kelihatan. Di sini ada dua kemungkinan, pertama tidak terhitung dan kedua tidak tahu cara menghitungnya,” ujar Bupati.
Ia menegaskan pentingnya pemahaman terhadap metodologi penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan substansi di baliknya. Menurutnya, indikator hanyalah alat bantu untuk melihat progres pembangunan, bukan tujuan utama.
“Kita tidak boleh membandingkan satu wilayah dengan wilayah lain. Indikator ini untuk melihat perubahan dari waktu ke waktu. Kalau tidak ada perubahan berarti ada yang tidak tepat,” jelasnya.
Bupati juga mengingatkan seluruh jajaran SKPD agar memiliki indikator terukur dalam setiap kegiatan sehingga evaluasi pembangunan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
“Saya minta kita sama-sama sepakati visi misi RPJMD Bupati Garut 2025-2030, dan kita jabarkan ukurannya agar jelas tercapai atau tidak. Setiap pembangunan harus memiliki prioritas,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Garut, Nevi Hendri, memaparkan materi terkait pengelolaan data, termasuk pentingnya membaca dan menginterpretasi data secara benar. Ia menekankan bahwa kesalahan dalam membaca data dapat mengakibatkan program pembangunan menjadi tidak tepat sasaran.
“Jika kita salah membaca data, maka target pembangunan bisa bias. Data adalah titik awal untuk setiap kebijakan. Birokrat tidak perlu tahu rumus statistik secara mendalam, tapi wajib tahu cara membaca angka-angka itu,” ujarnya.
Nevi juga menyoroti pentingnya metodologi dalam proses produksi data. Ia menilai bahaya jika data dihasilkan tanpa dasar metodologi yang jelas, terutama di tengah masyarakat yang semakin melek data.
“Kalau kita punya konsep dan definisi sesuai metodologi, insyaallah kita bisa menjelaskan hasil data tersebut. Dan itu yang akan menjadi dasar dalam menetapkan arah pembangunan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi peran Bidang Statistik di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Garut sebagai ujung tombak perbaikan data sektoral SKPD.
“Alhamdulillah di Garut sudah ada bidang statistik di Diskominfo yang menjadi muara perbaikan data. BPS pun terus berkoordinasi dengan Diskominfo Garut,” ucapnya.
Nevi berharap kolaborasi antara BPS dan seluruh SKPD terus ditingkatkan untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan tepat sasaran, sesuai visi dan misi kepala daerah.
Kegiatan sosialisasi dan diskusi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman jajaran pemerintah daerah tentang pentingnya akurasi data dan indikator pembangunan dalam mendukung proses perencanaan dan evaluasi yang efektif.(*)
