Kang Zey
GARUTEXPO — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menarik perhatian publik dengan gebrakan transparansi dan efisiensi anggaran daerah. Dalam acara peluncuran program “Nyaah ka Indung” di Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Senin, 1 Juli 2025, Dedi tak hanya memaparkan gagasan program, tetapi juga melontarkan kritik tajam terkait anggaran jalan rusak yang kerap dikeluhkan masyarakat.
Acara tersebut dihadiri Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, serta Wakil Bupati Garut yang juga calon menantu Dedi Mulyadi, Putri Karlina. Dalam pidatonya, Dedi menyoroti maraknya unggahan netizen mengenai kondisi jalan rusak di berbagai wilayah Jawa Barat, terutama Sukabumi, Cianjur, dan Garut.
“Dalam banyak unggahan, muncul keluhan jalan rusak atau istilahnya ‘jalan butut’. Tiga daerah paling sering disebut itu Sukabumi, Cianjur, dan Garut,” ujar Dedi di hadapan tamu undangan.
Tak berhenti pada kritik, Dedi Mulyadi mengumumkan langkah berani: membuka dokumen APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) setiap kabupaten/kota secara transparan melalui kanal YouTube pribadinya.
“Kenapa saya buka? Karena penyusunan anggaran kadang tidak mencerminkan kebutuhan rakyat, tapi malah menuruti hawa nafsu. Itu harus diakhiri,” tegas Dedi, disambut riuh tepuk tangan.
Di hadapan publik, Dedi bahkan mempertanyakan langsung besaran APBD Kabupaten Garut. Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menjawab bahwa total APBD Garut mencapai Rp4,9 triliun. Namun, jawaban itu justru memicu sindiran keras dari sang Gubernur.
“Dengan APBD Rp4,9 triliun, seharusnya Garut bisa mengalokasikan Rp500 miliar untuk pembangunan dan perbaikan jalan. Kalau gak bisa, berarti ada yang disembunyikan, banyak banget! Gak bisa bohong ke saya,” ujarnya lantang.
Dedi lantas membandingkan Garut dengan kabupaten lain yang dinilainya lebih efisien. Ia mencontohkan Kabupaten Subang dengan APBD Rp3,2 triliun yang mampu menganggarkan Rp400 miliar untuk perbaikan jalan. Sementara Kabupaten Purwakarta dengan APBD Rp2,7 triliun bisa mengalokasikan Rp300 miliar.
Selain itu, Dedi juga menyoroti besarnya bantuan yang diterima Garut dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bahkan pernah mencapai Rp400 hingga Rp700 miliar. Namun, menurutnya, realisasi di lapangan belum terasa.
“Saya baca semua buku APBD. Saya lihat bantuan dari provinsi ke Garut besar sekali. Tapi ketika saya telusuri bantuan ke pesantren, misalnya, uangnya gak ketemu ke mana keluarnya,” ungkap Dedi dengan nada kecewa.
Langkah Dedi membuka dokumen APBD ke publik menegaskan komitmennya mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan berpihak pada rakyat. Ia berharap kepala daerah tidak lagi menjadikan anggaran sebagai alat politik, melainkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Peluncuran program “Nyaah ka Indung” pun menjadi momentum penting untuk memulai reformasi birokrasi di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Garut.(*)
