Garutexpo.com – Aroma busuk dugaan kecurangan dalam Program Bantuan Pangan (BAPAN) di Kabupaten Garut kembali menyeruak. Dewan Pimpinan Pusat Forum Pemuda Peduli Garut (DPP FPPG) mengamuk dan melontarkan kritik pedas terhadap Pemerintah Kabupaten Garut, Perum BULOG, hingga PT. JPL, menyusul temuan beras bantuan yang kurang timbangan dan kualitasnya jauh dari layak konsumsi.
Ketua DPP FPPG, Jajang Mustopa Kamil, menuding masalah ini bukan perkara baru, melainkan penyakit lama yang terus dibiarkan merajalela.
“Kami temukan fakta di lapangan, beras bantuan sering kurang 1 sampai 2 kilogram. Bahkan kualitasnya bubuk, bau, dan tidak layak makan. Ini pelecehan terhadap hak rakyat,” tegas Jajang seusai
audiensi di kantor Asisten Daerah I (Asda 1) Kabupaten Garut, Kamis (7/8/2025).
Jajang menyindir keras perubahan nama program dari Raskin menjadi BAPAN yang nyatanya hanya kosmetik.
“Ganti nama tapi masalahnya tetap. SOP-nya seperti apa sih? Kalau begini terus, rakyat yang jadi korban,” ujarnya.
Tak hanya Pemkab, FPPG juga menuding Perum BULOG gagal menjaga standar kualitas beras, serta PT. JPL yang diduga menjadi biang berkurangnya timbangan saat beras tiba di desa atau kelurahan.
“Bahkan ada desa yang minta retur karena karung rusak dan timbangan kurang, tapi malah diminta bayar ongkos kirim. Ini ngawur dan memalukan,” semprot Jajang.
Serangan FPPG juga mengarah ke Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) yang dianggap hanya duduk manis tanpa pengawasan berarti.
“Dinsos punya data Keluarga Penerima Manfaat, DKP punya mandat dari kementerian. Tapi kok seperti hanya jadi penonton? Jangan sampai program pemerintah jadi ladang permainan oknum,” tudingnya.
FPPG menuntut evaluasi total dan tindakan tegas dari Pemkab Garut terhadap semua pihak yang terlibat, memastikan bantuan sampai ke masyarakat sesuai haknya.
“Jangan main-main dengan hak rakyat. Kalau beras bantuan saja sudah dikurangi, itu artinya kalian merampas dari mulut orang miskin,” tegas Jajang.(*)






























