Kang Zey
Garutexpo.com – Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Kabupaten Garut, Dedi Kurniawan, mengungkapkan bahwa demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya, yang berujung pada aksi anarkis, disebabkan oleh ketidakbijaksanaan komunikasi beberapa anggota DPR RI di media massa. Menurutnya, ucapan-ucapan seperti “yang ingin membubarkan DPR adalah manusia tertolol sedunia” dan “jogedin saja” telah memperburuk situasi dan memicu ketegangan di masyarakat.
“Psikologis masyarakat saat ini sedang panas. Banyak pejabat yang terjerat kasus korupsi, adanya dugaan ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo, serta tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kesulitan mencari pekerjaan. Hal ini mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat yang semakin terbakar, ditambah dengan pernyataan-pernyataan tidak bijak dari beberapa anggota DPR RI di media massa,” ungkap Dedi Kurniawan, Sabtu, 30 Agustus 2025.
Dedi juga menekankan bahwa jika anggota DPR RI menahan diri dalam berkomentar dan menghindari ucapan yang tidak bijaksana, maka meskipun situasi psikologis masyarakat sedang tegang, aksi-aksi tersebut bisa diminimalisir. “Rasa-rasanya, jika anggota DPR menahan diri untuk tidak berkomentar hal-hal yang tidak bijak, situasi tidak akan meledak seperti ini,” ujar Dedi.
Ia juga menyoroti ketidakadilan yang dirasakan masyarakat terkait dengan tunjangan perumahan anggota DPR yang mencapai Rp 50 juta, sementara gaji komisaris BUMN yang lebih besar justru tidak mampu memberikan manfaat yang jelas.
“Ini menunjukkan ketidakpahaman terhadap kondisi masyarakat. Ketika rakyat melihat tunjangan besar sementara mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, tentunya hal ini memicu ketidakpuasan.”
Dedi menambahkan, saat ini isu yang berkembang dalam demonstrasi semakin meluas, mencakup tuntutan untuk membubarkan polisi, mencopot Kapolri, bahkan meminta DPR untuk dibubarkan.
“Tidak hanya itu, kantor-kantor DPRD banyak yang dibakar dan dirusak, begitu juga markas-markas polisi yang menjadi sasaran. Kerusakan sudah terjadi di mana-mana,” tambahnya.
Di tengah ketegangan ini, Dedi berharap agar semua pihak menahan diri. Ia mengajak politisi untuk tidak berbicara sembarangan dan mengingat bahwa masyarakat adalah pemegang kedaulatan tertinggi.
“Masyarakat bukanlah rival bagi para politisi, mereka adalah pihak yang harus dilayani. Kritik mereka adalah untuk kebaikan negara. Jika ada kesalahpahaman antara DPR dan masyarakat, hal itu wajar. Maka, jelaskanlah dengan sopan dan bijak, bukan dengan ucapan yang hanya memperburuk suasana,” tegasnya.
Dedi juga mengingatkan pihak kepolisian untuk segera berbenah dan melakukan pengamanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), agar aksi demonstrasi yang seharusnya ditujukan ke DPR tidak berakhir dengan penyerangan terhadap kantor polisi.
Sebagai penutup, Dedi mengingatkan agar pejabat publik selalu bijaksana dalam berkomunikasi dengan masyarakat. “Polisi memang lelah, tetapi masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Polisi adalah pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat, dan semangat tersebut harus tetap dijaga. Kepada para peserta aksi, jangan mudah terprovokasi, karena gedung-gedung kantor dan kendaraan dinas dibangun dengan uang rakyat untuk melayani rakyat,” tandasnya.(*)
