Kang Zey
Garuexpo.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan tajam usai kasus keracunan massal yang menimpa sejumlah pelajar di Kabupaten Garut. Inspeksi yang dilakukan Wakil Ketua DPR RI Fraksi PKB, H. Cucun Syamsurizal, bersama Bupati Garut dan Forkopimda ke beberapa dapur penyedia MBG pada 26 September 2025 justru membuka ruang kritik keras dari kalangan mahasiswa.
Ketua PC PMII Garut, Adrian Hidayat, menegaskan bahwa meski tujuan MBG sangat mulia, implementasinya masih jauh dari kata aman. Ia menyebut lemahnya pengawasan, ketidakjelasan SOP, serta kelalaian penyelenggara sebagai akar persoalan yang harus segera dibenahi.
“Program ini seharusnya memberi manfaat untuk tumbuh kembang anak, bukan malah membahayakan keselamatan mereka. STOP jadikan anak bangsa sebagai kelinci percobaan!” tegas Adrian, Ahad, 28 September 2025.
Dalam pernyataannya, PC PMII Garut mendesak pemerintah daerah dan SATGAS MBG untuk mengambil langkah konkret, di antaranya:
1. Evaluasi total SOP di setiap SPPG.
2. Verifikasi ketat perizinan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS).
3. Wajibkan setiap ahli gizi memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)*
4. Hentikan sementara operasional SPPG yang belum mengantongi izin kesehatan, usaha, dan bangunan.
5. Ingatkan pemilik yayasan penyelenggara agar mengutamakan kesehatan masyarakat daripada kepentingan bisnis.
Sebagai tindak lanjut, PMII Garut berkomitmen membentuk Lembaga Pemerhati MBG sebagai kanal aduan masyarakat sekaligus pengawas independen. Lembaga ini diharapkan menjadi ruang kontrol sosial untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, serta memastikan program MBG benar-benar aman bagi para peserta didik.
“Kami tidak akan tinggal diam. PMII Garut akan mengawal agar tragedi keracunan tidak terulang, dan MBG benar-benar jadi program yang menyehatkan, bukan mencelakakan,” kata Adrian.
Langkah tegas ini menjadi peringatan keras agar pemerintah daerah, penyelenggara, hingga pemilik yayasan tidak bermain-main dengan keselamatan generasi penerus bangsa.(*)
