Kang Zey
Garutexpo.com – Para santri dari berbagai pesantren di Kabupaten Garut menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Garut, Jumat (17/10/2025). Aksi tersebut dilatarbelakangi kemarahan para santri terhadap dugaan pelecehan terhadap kiai dan pesantren oleh oknum pegawai stasiun televisi nasional TRANS7 dalam sebuah acara bertajuk Expose 2025.
Namun, aksi para santri ini juga disertai kekecewaan mendalam karena Bupati Garut Abdusy Syakur Amin dan Wakil Bupati Putri Karlina tidak hadir untuk menemui massa. Ketidakhadiran keduanya memantik kemarahan para santri yang merasa slogan “Pasangan Santri” yang pernah digaungkan saat kampanye dulu hanya sebatas janji politik.
Salah satu Koordinator aksi, Ceng Aam, dengan lantang menyuarakan kekecewaannya.
“Dulu waktu kampanye mereka jual jargon ‘pasangan santri’, tapi sekarang saat santri datang untuk bersilaturahmi dan menyampaikan aspirasi, keduanya malah tidak ada di tempat. Ini penghinaan terhadap pesantren dan dunia kesantrian,” tegasnya.
Menurutnya, santri merasa dikhianati karena simbol-simbol pesantren dan kesantrian yang dulu dijadikan komoditas politik kini tidak dihormati.
“Kalau begini, apa bedanya dengan TRANS7 yang melecehkan pesantren? Santri hanya dijadikan alat untuk mendulang suara,” tambah Aam dengan nada tinggi.
Aksi damai tersebut diikuti oleh berbagai elemen ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Garut. Dalam pernyataan sikapnya, mereka menuntut agar aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan pelecehan terhadap pesantren yang dilakukan oleh oknum pegawai TRANS7.
Berikut isi pernyataan sikap Aliansi Umat Islam Garut:
1. Meminta Kepolisian Republik Indonesia segera menangkap dan memproses hukum pelaku dugaan penistaan terhadap lembaga pendidikan pesantren yang dilakukan oleh oknum pegawai TRANS7.
2. Mengimbau seluruh umat Islam, khususnya di Kabupaten Garut, agar tidak terpengaruh oleh isi acara Expose 2025 yang dianggap menghina ulama dan pesantren.
3. Menyerukan persatuan umat, agar tidak mudah terprovokasi oleh perilaku pihak-pihak yang berpotensi memecah belah bangsa dan merusak keharmonisan antaragama.
Pernyataan sikap tersebut diserahkan oleh perwakilan santri kepada Asisten Daerah (Asda) I Pemkab Garut, yang ditunjuk sebagai perwakilan resmi menerima aspirasi karena Bupati dan Wakil Bupati tengah berada di luar daerah.
Meski demikian, para santri menyatakan akan terus memantau respons pemerintah daerah dan pihak kepolisian terhadap tuntutan mereka.
“Ini catatan merah bagi pemerintah daerah. Jika aspirasi kami diabaikan, jangan salahkan santri kalau nanti turun kembali dengan jumlah lebih besar,” tutup Aam di hadapan massa yang serentak meneriakkan takbir.
“Takbir! Allahu Akbar!” menggema di halaman kantor bupati, menjadi simbol perlawanan moral para santri terhadap segala bentuk penghinaan terhadap pesantren dan ulama.
