Kang Zey
Garuexpo.com- Program unggulan Bupati Garut Satu Desa Satu Sarjana kembali menuai sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG). Program yang digadang-gadang menjadi instrumen strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut dinilai belum sepenuhnya berjalan efektif, adil, dan berdampak signifikan terhadap peningkatan indeks pendidikan di Kabupaten Garut.
Ketua Umum DPP FPPG, Jajang Mustofa Kamil, menilai secara konseptual program Satu Desa Satu Sarjana merupakan gagasan visioner untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural serta meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar Garut.
“Secara visi, program ini tepat. Pendidikan adalah kunci utama peningkatan indeks pendidikan dan IPM. Namun dalam praktiknya, kami melihat masih banyak persoalan mendasar yang justru berpotensi menghambat tujuan besar tersebut,” ujar Jajang, Sabtu, 6 Desember 2025.
Menurutnya, tujuan utama peningkatan indeks pendidikan tidak akan tercapai optimal apabila tata kelola program tidak dibangun di atas basis data yang akurat, seleksi yang transparan, dan perencanaan jangka panjang yang terukur.
Basis Data dan Pemerataan Dipertanyakan
FPPG menyoroti ketidaktepatan basis data penerima manfaat. Jajang menyebut masih terdapat desa yang memiliki lebih dari satu penerima beasiswa, sementara desa lain belum tersentuh sama sekali.
“Kondisi ini jelas bertentangan dengan semangat pemerataan pendidikan. Jika akses pendidikan tinggi tidak merata, maka indikator indeks pendidikan seperti lama sekolah dan angka partisipasi pendidikan tidak akan naik secara kolektif,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan pendidikan yang berdampak pada indeks pendidikan harus menyasar wilayah dan desa dengan capaian pendidikan terendah, bukan sekadar administratif.
Mekanisme Seleksi Dinilai Belum Transparan
Poin krusial lainnya adalah mekanisme seleksi penerima beasiswa yang dinilai belum sepenuhnya melibatkan unsur independen, seperti akademisi, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, maupun pengawas eksternal.
“Tanpa seleksi yang objektif dan terbuka, program ini rawan subjektivitas. Jika itu terjadi, maka tujuan pembangunan manusia berkelanjutan akan sulit dicapai,” jelasnya.
Transparansi seleksi, lanjut Jajang, menjadi syarat mutlak agar program benar-benar berkontribusi pada peningkatan indeks pendidikan, bukan sekadar pencitraan kebijakan.
Belum Ada Skema Pengabdian Lulusan
FPPG juga menilai belum adanya perencanaan kontribusi lulusan pasca pendidikan merupakan kelemahan fundamental program. Padahal, keberhasilan indeks pendidikan tidak hanya diukur dari jumlah sarjana, tetapi dari sejauh mana lulusan mampu berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi desa.
“Seharusnya ada ikatan moral, sosial, atau kontrak kerja pengabdian. Jika tidak, program ini hanya melahirkan sarjana baru tanpa dampak nyata bagi peningkatan kualitas SDM desa,” kata Jajang.
Tanpa skema keberlanjutan, lulusan berpotensi bermigrasi ke perkotaan dan tidak memberikan efek balik terhadap desa asal, sehingga peningkatan indeks pendidikan di tingkat desa menjadi semu.
Dorong Evaluasi Publik dan Data Terbuka
Sebagai solusi, FPPG mendorong Pemerintah Kabupaten Garut untuk membuka ruang evaluasi publik secara berkala, termasuk menyajikan data terbuka terkait:
1. Anggaran program
2. Jumlah dan sebaran penerima beasiswa
3. Perguruan tinggi tujuan
4. Capaian akademik mahasiswa
5. Dampak program terhadap RLS, HLS, dan indeks pendidikan
“Indeks pendidikan adalah indikator terukur. Pemerintah harus berani menunjukkan data dan capaian riil agar publik bisa menilai apakah program ini benar-benar efektif,” ujarnya.
Kritik untuk Perbaikan Kebijakan
FPPG menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk melemahkan kebijakan Bupati Garut, melainkan bentuk kepedulian agar Satu Desa Satu Sarjana tidak berhenti sebagai program simbolik, tetapi menjadi instrumen nyata peningkatan indeks pendidikan dan kualitas SDM Garut secara berkelanjutan.
“Program ini harus diselamatkan dari sekadar formalitas politik. Dengan tata kelola yang transparan, terukur, dan akuntabel, Satu Desa Satu Sarjana bisa menjadi warisan kebijakan pendidikan yang benar-benar mengangkat indeks pendidikan Kabupaten Garut,” pungkas Jajang.(*)
