Kang Zey
GARUTEXPO — Bupati Garut, Abdusy Syakur, menyatakan keprihatinan mendalam terhadap tren meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Garut. Hal ini ia sampaikan saat mengikuti acara Zoom Meeting bertajuk Penyikapan Komprehensif Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, yang digelar di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut, Jalan Terusan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (4/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Syakur menyoroti sejumlah kasus miris yang terjadi belakangan ini, mulai dari pelecehan seksual, pemerkosaan hingga sodomi. Menurutnya, fenomena ini menjadi alarm keras bagi semua pihak.
“Barusan kami melakukan pertemuan, diskusi dengan salah seorang tokoh pemersatu perempuan yang dilatarbelakangi dengan keprihatinan kami terhadap beberapa kejadian, terutama kegiatan yang berdampak kepada perempuan dan anak,” ujar Syakur.
Ia mengakui, meskipun data menunjukkan tren peningkatan, angka tersebut diyakini hanyalah puncak dari fenomena gunung es yang jauh lebih besar di lapangan.
“Kami melihat bahwa ada semacam tren agak meningkat, padahal itu juga ada efek gunung es. Apa yang dilaporkan itu belum tentu mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan,” jelasnya.
Untuk itu, Pemkab Garut berkomitmen bergerak cepat dengan menggandeng seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna melakukan langkah preventif dan kuratif demi mencegah meluasnya kasus kekerasan serupa.
Diskusi tersebut juga dihadiri Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Andy Yentriyani. Bupati Garut pun mengapresiasi perhatian Komnas Perempuan yang menilai Pemkab Garut termasuk salah satu pemerintah daerah yang responsif dalam merumuskan rencana aksi konkret.
Pertemuan membahas berbagai strategi penanganan mulai dari pencegahan, pemulihan hingga pendampingan korban. Syakur menekankan pentingnya proses pemulihan, sebab tidak jarang pelaku kekerasan seksual justru korban kekerasan di masa lalu.
“Pemulihan ini menjadi sesuatu yang sangat penting, bukan sekedar kalau sudah jadi korban ya selesai, tidak. Diberikan trauma healing, diberikan pendekatan, dan juga tadi intinya bahwa kejadian pelecehan seksual adalah fungsi-fungsi kuasa,” tegas Syakur.
Ia menambahkan, pola kekerasan kerap muncul dari relasi kuasa yang timpang, seperti orang tua terhadap anak, guru terhadap murid, atau atasan terhadap bawahan. Untuk memutus mata rantai tersebut, Pemkab Garut berupaya mengikis kesenjangan kuasa melalui pendidikan dan pelatihan bagi perempuan.
“Apapun itu kita harus memperhatikan nasib anak-anak kita, perempuan kita,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Garut berharap komitmen ini bisa memicu aksi nyata di semua lini, agar perempuan dan anak di Garut dapat hidup aman, bermartabat, dan bebas dari ancaman kekerasan.
