Kang Zey
Garutexpo.com – Polemik pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tanjungmulya, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, kian memanas. Warga menuding dana sebesar Rp229 juta tidak direalisasikan sesuai peruntukannya. Lebih parah lagi, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan insentif RT/RW di desa tersebut hingga kini belum juga cair.
Tokoh masyarakat berinisial Y mempertanyakan transparansi penggunaan dana BUMDes yang bersumber dari alokasi Dana Desa 2025, khususnya pada sektor pertanian yang sebelumnya dijanjikan pemerintah desa.
“Anggaran BUMDes sudah disalurkan, tapi sampai sekarang belum ada kegiatan nyata. Kami sebagai warga mempertanyakan transparansi dan akuntabilitasnya,” ujarnya.
Selain itu, warga juga mengkritik ketiadaan kantor BUMDes di desa, yang dinilai menghambat pelayanan publik.
“Di desa tidak ada kantor BUMDes. Ini jelas mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Klaim Ketua BUMDes Dibantah Warga
Ketua BUMDes Tanjungmulya, Solaha, saat dikonfirmasi mengklaim bahwa dana telah terealisasi 60 persen untuk penyewaan lahan pertanian milik dua warga, Kosim dan Joni, dengan komoditas cabai, jagung, dan padi.
“Hasil panen dibagi 70 persen untuk BUMDes dan 30 persen untuk petani. Sisanya, 40 persen dana masih aman di bendahara,” kata Solaha saat dikonfirmasi garutexpo.com melalui sambungan WhatsApp.
Namun, klaim tersebut dibantah keras oleh warga. Menurut mereka, Kosim dan Joni bukan petani, melainkan bekerja di luar kota, sehingga mustahil lahannya digunakan untuk bertani.
“Kosim dan Joni bukan petani. Mereka kerja di luar kota. Itu bohong dan pernyataan palsu,” tegas seorang warga.
Bahkan, warga menduga dana BUMDes digunakan oleh kepala desa untuk kepentingan pribadi, untuk pembangunan klinik di Pamengpek.
“Informasinya uang BUMDes dipakai untuk bangun klinik, karena anaknya kuliah kedokteran. Ini harus segera diaudit,” ujarnya.
BLT DD dan Insentif RT/RW Tak Kunjung Cair
Dalam pernyataan tertulis yang beredar, kepala desa berjanji akan menyalurkan BLT DD dan insentif RT/RW paling lambat Juli 2025. Namun hingga memasuki Agustus, bantuan tersebut belum juga terealisasi.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjungmulya, Alo Supriatna, membenarkan bahwa BLT DD dan insentif RT/RW belum direalisasikan. Untuk insentif RT/RW yang belum terealisasikan sejak April hingga Agustus 2025.
“BUMDes Tanjungmulya ini bisa dikatakan fiktif, karena kepengurusannya tumpang tindih dengan perangkat desa, yang jelas dilarang aturan. Kami sudah melakukan pergantian pengurus yang baru, tapi belum mendapat SK. Pengurus baru pun enggan menerima SK sebelum masalah di kepengurusan lama diselesaikan,” jelas Alo saat dikonfirmasi garutexpo.com, melalui sambungan WhatsApp Minggu, 9 Agustus 2025.
BPD juga mengaku sudah beberapa kali mempertanyakan masalah tersebut kepada pemerintah desa, termasuk saat musyawarah desa khusus (musdesus), namun hasilnya nihil.
“Kades sulit diajak komunikasi, bahkan melalui surat pun ia hanya mengutus perangkatnya yang tidak bisa menjelaskan secara detail,” ungkapnya.
Karena itu, BPD mendesak kepada pemerintah kecamatan dan DPMD Kabupaten Garut agar pencairan Dana Desa Tanjung Mulya tahap II dipending.
“Penggunaan DD tahap I saja tidak jelas peruntukannya, bahkan pembayaran untuk pengaspalan jalan belum dilakukan,” tegasnya.
Desakan Audit dan Proses Hukum
Warga mendesak Camat Pakenjeng dan Inspektorat Kabupaten Garut untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap program BUMDes dan penyaluran BLT DD.
Menanggapi hal ini, perwakilan Inspektorat Kabupaten Garut menyatakan siap menindaklanjuti jika ada laporan resmi dari warga yang disertai bukti.
“Jika benar BLT DD belum tersalurkan dan dana BUMDes tidak terealisasi, kami akan menindak sesuai prosedur,” ujar pihak Inspektorat.
