Kang Zey
Garutexpo.com – Polemik pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Selaawi, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut, kembali mengemuka setelah seorang tokoh masyarakat yang juga Ketua Gapoktan Desa Selaawi mengungkap dugaan penyimpangan penggunaan dana BUMDes tahun anggaran 2025.
Tokoh masyarakat berinisial N tersebut menilai dana BUMDes sebesar Rp207 juta tidak dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat, khususnya petani yang menjadi mayoritas penduduk desa. Ia bahkan menuding adanya praktik pembagian dana kepada pengurus BUMDes dan perangkat desa.
“Pengurus BUMDes kebanyakan dari kalangan pendidikan. Ada kepala sekolah Mts/ SMK, kepala sekolah MI, guru juga banyak. Sementara dari kalangan petani tidak ada yang dilibatkan, ungkapnya, Jumat (21/11/2025).
Menurut N, komposisi kepengurusan yang didominasi oleh tenaga pendidik membuat orientasi program BUMDes tidak mencerminkan kebutuhan utama warga desa. Ia menilai dana besar yang dicairkan dalam dua termin tersebut seharusnya digunakan untuk mendukung sektor pertanian, seperti pengadaan pupuk dan sarana produksi pertanian lainnya.
“Dana itu seharusnya dipakai untuk pengadaan pupuk agar petani bisa beli langsung di BUMDes. Tapi faktanya tidak seperti itu,” tegasnya.
N juga mempertanyakan keberlanjutan dana BUMDes dari dua kepala desa sebelumnya yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah. Ia menyebut hingga kini masyarakat tidak mendapatkan penjelasan jelas mengenai status dana tersebut.
“Dari ketua sampai anggota banyak dari kalangan pendidikan. Dana BUMDes dari dua kepala desa sebelumnya jumlahnya besar, tapi tidak jelas apakah masih ada di BUMDes atau hangus. Warga bertanya-tanya, tapi jawabannya selalu tidak tahu,” tambahnya.
Ketua BUMDes Bantah Ada Pembagian Dana
Menanggapi tudingan tersebut, Ketua BUMDes Selaawi, Yayan, membantah keras adanya praktik pembagian dana kepada pengurus maupun perangkat desa. Ia menegaskan seluruh penggunaan dana sudah dibahas dan diputuskan melalui musyawarah resmi.
“Bukan dibagi-bagi. Itu hasil musyawarah pengurus dan pengawas. Kami membentuk tim pembelian gabah di tiap daerah, semuanya disetujui dalam rapat,” jelas Yayan.
Yayan memastikan dana tahap 1 dan tahap 2 telah masuk ke rekening BUMDes dan digunakan sesuai proposal yang disepakati bersama. Ia menyebut sebagian dana digunakan untuk pengadaan gabah serta penyewaan lahan bagi petani.
“Dana BUMDes sudah digunakan untuk pengadaan gabah dan sewa lahan. Biaya sewanya Rp5 juta per tahun, jadi untuk lima tahun totalnya Rp25 juta,” terangnya.
Selain itu, BUMDes juga mengalokasikan dana untuk rehabilitasi kantor BUMDes. Meski anggaran awal sebesar Rp20 juta, biaya rehabilitasi meningkat menjadi Rp29 juta usai perhitungan ulang.
“Awalnya Rp20 juta, tapi tidak cukup. Total nilai rehab jadi Rp29 juta,” kata Yayan.
Ia menegaskan BUMDes Selaawi telah memberikan kontribusi nyata bagi desa melalui Pendapatan Asli Desa (Peades).
Pemerintah Desa Beri Klarifikasi
Kepala Desa Selaawi, Karna, turut angkat bicara mengenai polemik ini. Ia membenarkan bahwa dana BUMDes tahap pertama dan kedua sudah masuk ke rekening BUMDes dan telah digunakan sesuai rencana kerja yang diajukan.
“Dana BUMDes sudah direalisasikan dan alhamdulillah sudah menghasilkan Peades,” ujarnya.
Warga Minta Transparansi dan Pelibatan Petani
Meski pihak BUMDes dan pemerintah desa telah memberikan penjelasan, sebagian warga—khususnya para petani—mengharapkan transparansi lebih lanjut terkait alokasi dan penggunaan dana BUMDes.
Warga juga meminta agar ke depan struktur pengurus maupun pengawas BUMDes melibatkan perwakilan petani demi memastikan pengelolaan program lebih tepat sasaran.
Mereka menilai pelibatan petani sangat penting mengingat mayoritas warga Desa Selaawi menggantungkan hidup pada sektor pertanian, sehingga kebijakan BUMDes harus selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat.(*)
