Kang Zey
GARUTEXPO – Pasca penunjukan 5 tersangka dalam kasus korupsi Bank Intan Jabar (BIJ) Garut yang diduga merugikan negara sekitar 5 miliar, Forum Pemantau Pemerintahan Daerah (FPPG) menyoroti tata kelola dan manajemen yang dipertanyakan dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam sebuah pernyataan resmi, Ketua Umum DPP FPPG, Asep Nurjaman, menekankan perlunya pengawasan yang ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap seluruh BUMD di Kabupaten Garut.
“Aktivitas yang merugikan negara sebesar itu menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan dan manajemen BUMD. Kita harus memastikan bahwa BUMD benar-benar menjalankan fungsi mereka sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Asep kepada garutexpo.com, Kamis, 04 April 2024.
FPPG mendesak Pemerintah Daerah (PEMDA) Garut untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap BUMD. Asep juga meminta OJK untuk turun langsung ke lapangan, melakukan uji petik terhadap debitur yang terdampak, serta melakukan inspeksi langsung terhadap seluruh cabang BUMD.
“Dugaan adanya kredit fiktif atau penyalahgunaan lainnya harus segera ditindaklanjuti. Kita tidak ingin melihat kejadian seperti di BIJ terulang kembali,” tegas Asep.
FPPG menegaskan perlunya tindakan preventif yang efektif agar BUMD di Garut dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD menjadi landasan pengawasan yang penting.
“Dibentuknya BUMD harus membawa manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah, bukan malah merugikan negara. Kita tidak boleh mengabaikan kewajiban untuk memastikan BUMD beroperasi dengan transparan dan akuntabel,” tambah Asep.
FPPG berharap agar OJK dan instansi terkait dapat segera mengambil langkah konkret dalam mengawasi BUMD di Garut, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan yang merugikan masyarakat dan negara.(*)
