Kang Zey
GARUTEXPO – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Garut menegaskan komitmennya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menggelar Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2025 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring melalui Zoom, Selasa (25/2/2025).
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Kabupaten Garut, Bambang Hafidz, menjelaskan bahwa koordinasi ini melibatkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) guna memperkuat pengawasan dan transparansi anggaran daerah.
Bambang mengungkapkan bahwa capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Garut pada tahun 2024 berada di angka 92, menempatkan Garut di peringkat 122 nasional dan peringkat 10 di Jawa Barat.
“Tentunya ini bukan capaian yang memuaskan karena secara peringkat kita masih berada di urutan 122 nasional. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan di tahun 2025 agar lebih baik,” ujar Bambang.
Pemda Garut pun menargetkan peningkatan nilai MCP menjadi 100% pada tahun 2025 sebagai langkah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat.
“Salah satu faktor keberhasilan pencapaian tersebut adalah terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Inspektorat Diperkuat, Garut Siap Bersih dari Korupsi
Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Garut, Natsir Alwi, menambahkan bahwa MCP berperan penting dalam mengukur Indeks Pemberantasan Korupsi Daerah (IPKD).
Menurutnya, nilai MCP Garut pada tahun 2024 awalnya berada di angka 84, kemudian meningkat menjadi 92 pada tahun 2025.
Natsir menegaskan bahwa upaya ini adalah bagian dari komitmen Kabupaten Garut untuk menindak segala bentuk korupsi demi mewujudkan wilayah yang bebas dari praktik korupsi dan nepotisme.
“Kami berharap Kabupaten Garut bisa menjadi kawasan yang benar-benar bebas korupsi dan nepotisme serta meningkatkan IPKD sesuai dengan amanat Bupati dan Wakil Bupati Garut,” tuturnya.
Ia juga optimistis bahwa penguatan pengawasan internal melalui Inspektorat akan berkontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Garut.
“Mudah-mudahan ke depan kesejahteraan masyarakat Garut semakin meningkat,” sambungnya.
Koordinasi ini dihadiri oleh kepala dinas, KPA, kepala bagian, camat, lurah, serta seluruh pejabat di Kabupaten Garut. Inspektorat Kabupaten Garut diharapkan semakin diperkuat sebagai garda terdepan dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.
“Ini adalah bagian dari komitmen Kabupaten Garut untuk menindak segala bentuk korupsi serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional,” katanya.(*)
