Kang Zey
GARUTEXPO – Kabupaten Garut berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sembilan tahun berturut-turut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, dalam acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (10/6/2024).
Pj. Bupati Garut, Barnas Adjidin, mengungkapkan bahwa prestasi ini menunjukkan kualitas tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Garut yang konsisten di tengah kompleksitas dinamika pengelolaan keuangan daerah.
“Maka kita pun patut bangga karena kita terus mampu menjaga kualitas tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Garut, ditengah kompleksitas dinamika dalam tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Garut,” ujar Barnas.
Dalam kesempatan ini, Barnas juga menjelaskan bahwa opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan sesuai Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
“Pencapaian opini WTP tidak mungkin diraih tanpa kemampuan nyata dalam mengaplikasikan kebijakan akuntansi berbasis akrual dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah,” Kata Barnas.
Selain itu, dalam acara tersebut, Barnas juga memaparkan materi rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, khususnya terkait dengan pendapatan daerah Kabupaten Garut. Menurutnya, Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan dapat direalisasikan sebesar 4,780 triliun rupiah lebih atau 98,30% dari target anggaran sebesar 4,863 triliun rupiah lebih. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
“Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar 153,483 miliar rupiah lebih atau 3,32%, dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022,” tandas Barnas.(*)
