Kang Zey
GARUTEXPO – Sorotan tajam kembali mengarah pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Garut. Dalam acara Halal Bihalal Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Garut yang digelar di Jalan Cimanuk Muara Sanding No.7, Kecamatan Garut Kota, Sabtu (10/5/2025), Pembina IDI secara tegas menyatakan bahwa IPM Garut masih tertinggal dan harus segera menjadi prioritas pembenahan.
Dengan nada penuh keprihatinan, Pembina IDI menyebut bahwa IPM Garut yang masih berada di angka 74,8 persen mencerminkan rendahnya kualitas hidup masyarakat, terutama dalam aspek kesehatan.
“Salah satu indikator negara maju adalah IPM. Negara maju tidak lahir dari warga yang sakit-sakitan dan tidak terlayani. Kalau IPM kita segitu, artinya Garut masih harus kerja keras,” tegasnya.
Menurutnya, rendahnya IPM tidak hanya berbicara soal angka, tapi juga tentang pelayanan dasar seperti akses kesehatan dan pendidikan yang belum merata. Ia pun mendesak pemerintah daerah untuk mempercepat langkah-langkah strategis dalam pemerataan layanan kesehatan, termasuk memperbanyak tenaga medis di wilayah pelosok.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan komitmennya terhadap peningkatan sektor kesehatan. Ia mengaku bahwa salah satu langkah awal yang ia ambil setelah dilantik sebagai Bupati adalah mendatangi kantor BPJS Kesehatan.
“Ketika saya dipilih menjadi Bupati Garut, yang saya datangi BPJS karena saya suka sedih apabila ada orang sakit tidak dilayani dengan baik dan banyak orang Garut yang tidak terdaftar di BPJS,” ujar Bupati Syakur.
Syakur menegaskan bahwa pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dengan target minimal 98 persen partisipasi BPJS Kesehatan menjadi hal yang sangat penting. Dengan tercapainya UHC, akses pelayanan kesehatan diharapkan dapat merata dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.
“Saya sangat konsen terhadap kesehatan, karena itu kunci dari kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Pembina IDI juga menyinggung masalah minimnya tenaga dokter di wilayah-wilayah tertentu seperti Kecamatan Cikelet yang belum memiliki dokter sama sekali. Ia mengusulkan agar Pemkab Garut mengalokasikan anggaran beasiswa pendidikan kedokteran, termasuk dokter spesialis, untuk menjawab kekurangan ini.
Selain itu, ia menilai kebijakan BPJS Kesehatan saat ini justru menyulitkan akses layanan lanjutan di rumah sakit. Ia meminta agar Pemkab Garut melakukan pemantauan lebih ketat terhadap pelaksanaan regulasi dan mendorong perubahan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kalau layanan dasar lewat puskesmas sudah bagus, tapi akses ke rumah sakit sering terhambat aturan BPJS. Harusnya pelayanan itu dipermudah,” ujarnya.
Halal Bihalal IDI Cabang Garut kali ini tak hanya menjadi ajang silaturahmi, namun juga menjadi ruang aspirasi antara tenaga kesehatan dan pemerintah daerah untuk bersama-sama menyusun langkah konkret dalam peningkatan IPM dan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Garut.(*)
