Kang Zey
Garuexpo.com – Janji Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp2 juta per Kepala Keluarga (KK) kini menjadi sorotan publik. Warga berharap program tersebut segera terealisasi, bukan sekadar janji politik di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kian sulit.
Sejumlah warga mengaku menunggu kepastian realisasi bantuan tersebut. Mereka menilai bantuan itu sangat membantu kebutuhan sehari-hari.
“Kalau benar ada bantuan Rp2 juta per KK, tentu kami sangat terbantu. Tapi jangan hanya omongan saja, masyarakat sekarang menanti bukti nyata,” ujar Ogi, salah seorang warga Garut, Kamis (4/9/2025).
Sorotan serupa datang dari Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG). Ketua Umum FPPG, Jajang Mustofa Kamil, meminta Pemkab Garut konsisten menunaikan janji yang sudah diumumkan.
“Jangan sampai janji ini hanya menjadi pemanis di tengah kondisi sulit. Bupati harus membuktikan dengan tindakan nyata, bukan hanya sebatas janji,” tegas Jajang.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin sebelumnya menegaskan, bantuan Rp2 juta tidak diberikan secara merata kepada seluruh warga, melainkan hanya menyasar kelompok Desil 1—yakni 10 persen penduduk termiskin—yang belum pernah menerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah.
“Bantuan itu untuk warga Desil 1 yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah. Saat ini kami sedang memverifikasi data agar penyalurannya tepat sasaran,” ujar Syakur, Minggu (10/8/2025).
Berdasarkan data Dinas Sosial, jumlah keluarga di Garut yang masuk kategori Desil 1 diperkirakan mencapai 25 ribu KK. Sebagian telah menerima program lain seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), namun ribuan keluarga miskin ekstrem masih luput dari pendataan. Mereka inilah yang akan menjadi sasaran BLT Rp2 juta.
Syakur mengakui, program ini menghadapi dua tantangan besar: akurasi data dan kesiapan anggaran. Pemkab Garut kini tengah menyesuaikan struktur APBD 2025 agar BLT bisa terlaksana.
“Kondisi keuangan memang ketat, tetapi penanganan sosial dan pengentasan kemiskinan tetap prioritas,” tegasnya.
Untuk memastikan tepat sasaran, Pemkab Garut melakukan pendataan ulang melalui Basis Data Terpadu (BDT). Warga juga diminta proaktif melapor ke aparat desa atau kelurahan agar tercatat dalam data penerima.
Pengamat menilai, janji BLT Rp2 juta per KK bisa menjadi pisau bermata dua. Jika terealisasi, program ini akan meringankan beban ribuan keluarga miskin ekstrem. Namun, jika tidak, kredibilitas pemerintah daerah—terutama Bupati—berisiko jatuh.
Janji ini juga bisa menimbulkan polemik politik jika dianggap sekadar pencitraan tanpa kesiapan anggaran yang matang. Masyarakat kini menunggu bukti nyata, bukan sekadar wacana di ruang publik.(*)
