Kang Zey
Garutexpo.com – Karang Taruna Desa Depok, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, menggelar audiensi terbuka guna mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Selasa (16/12/2025). Kegiatan yang berlangsung di GOR Desa Depok tersebut berjalan aman, tertib, dan kondusif.
Audiensi dihadiri oleh Kepala Desa Depok, Ketua BPD, Ketua BUMDes, perwakilan Forkopimcam Kecamatan Pakenjeng, Kasi PMD, unsur TNI dari Koramil, anggota Polsek Pakenjeng, serta Ketua Karang Taruna dan perwakilan anggota Karang Taruna Desa Depok. Total peserta yang hadir diperkirakan sekitar 25 orang.
Ketua Karang Taruna Desa Depok, Ahid, mengatakan audiensi tersebut merupakan bentuk aspirasi warga yang mempertanyakan kejelasan realisasi anggaran BUMDes, termasuk jenis dan bidang usaha yang telah dijalankan.
“ Kami atas nama masyarakat mempertanyakan anggaran yang dikelola BUMDes itu direalisasikan untuk usaha apa saja. Kami meminta penjelasan secara rinci dan detail agar tidak menimbulkan kecurigaan serta mosi tidak percaya di tengah masyarakat,” ujar Ahid kepada awak media usai kegiatan.
Ia menegaskan, selama ini masyarakat menilai minimnya transparansi dan belum adanya laporan pertanggungjawaban BUMDes sebagai bentuk implementasi keterbukaan informasi publik. Kondisi tersebut sempat memunculkan persepsi bahwa kran transparansi ditutup.
“ Namun setelah mendengarkan pemaparan dari Ketua BUMDes dan Kepala Desa, kami merasa lega. Apa yang menjadi unek-unek masyarakat sudah terjawab. Insyaallah pada Januari 2026 akan digelar rapat pertanggungjawaban sebagai laporan awal tahun,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua BUMDes Desa Depok, Andi, menilai kritik dan pertanyaan dari masyarakat merupakan hal yang wajar dan sehat dalam sistem pengelolaan desa.
“ Kami berterima kasih kepada masyarakat, khususnya Karang Taruna, yang ikut mengawasi pengelolaan keuangan desa. Ini bagian dari kontrol sosial yang konstruktif,” ungkap Andi.
Ia menegaskan bahwa seluruh pengelolaan keuangan dan kegiatan usaha BUMDes dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), serta standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
“Semua usaha BUMDes merupakan hasil Musyawarah Desa. Kami tidak menjalankan usaha di luar keputusan musdes dan selalu didampingi oleh pendamping desa,” tegasnya.
Andi juga berharap ke depan terjalin sinergi yang lebih kuat antara BUMDes, Karang Taruna, dan masyarakat dalam mengembangkan potensi usaha desa guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat.
“Desa Depok harus mampu berkembang dan berdiri di atas kaki sendiri,” pungkasnya.
Berdasarkan pantauan awak media serta pengamanan dari unsur Polsek dan Koramil Kecamatan Pakenjeng, kegiatan audiensi berlangsung aman, tertib, dan kondusif dari awal hingga akhir.(*)
