Kang Zey
Garutexpo.com – Arah pembangunan pendidikan di Kabupaten Garut dinilai perlu segera diperjelas dan diperkuat melalui kebijakan yang terukur serta berkelanjutan. Selama ini, sistem pendidikan masih kerap berjalan sebagai rutinitas tahunan yang berfokus pada administrasi, serapan anggaran, dan laporan formal, namun belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan mutu pendidikan secara nyata.
Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Asep Nurjaman, menilai bahwa tanpa arah besar yang konsisten, pendidikan Garut akan sulit mengejar ketertinggalan dan menjawab tantangan masa depan, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia.
Mutu Pendidikan Harus Jadi Orientasi Utama
Menurut Asep, keberhasilan pendidikan tidak semestinya diukur dari kelengkapan dokumen atau kepatuhan administratif semata. Ukuran utama keberhasilan pendidikan adalah peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik.
“Ke depan, pendidikan Garut harus diarahkan pada penguatan literasi, numerasi, dan karakter siswa. Proses pembelajaran di kelas, kualitas interaksi guru dan siswa, serta capaian kompetensi lulusan harus menjadi fokus kebijakan, bukan sekadar target formalitas program,” ujar Asep kepada Garutexpo.com, Ahad, 14 Desember 2025.
PLT Kepala Sekolah Berkepanjangan Dinilai Menghambat
Persoalan krusial lain yang disoroti adalah masih banyaknya kepala sekolah yang berstatus Pelaksana Tugas (PLT) dalam waktu yang berkepanjangan. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap lemahnya kepemimpinan sekolah dan terhambatnya pengambilan keputusan strategis.
Penataan kepemimpinan sekolah dinilai harus dilakukan secara serius dengan menetapkan kepala sekolah definitif yang dipilih secara objektif, transparan, serta berbasis kompetensi dan rekam jejak.
“Kepala sekolah adalah motor penggerak mutu. Tanpa kepemimpinan yang kuat dan definitif, sekolah akan sulit berkembang,” ujar salah satu pemerhati pendidikan di Garut.
Pemerataan Sarana dan Prasarana Masih Jadi PR
Masalah sarana dan prasarana pendidikan juga masih menjadi pekerjaan rumah besar. Di sejumlah wilayah, masih ditemukan ruang kelas rusak, fasilitas belajar yang tidak layak, hingga keterbatasan akses pendidikan, terutama di daerah pedesaan.
Pemerintah daerah diminta melakukan pemetaan sarana pendidikan berbasis data riil dan faktual. Alokasi anggaran pendidikan pun diharapkan lebih adil dan transparan, dengan prioritas pada sekolah dan wilayah yang benar-benar membutuhkan.
Guru Harus Diperkuat, Bukan Dibebani
Asep juga menyoroti posisi guru yang merupakan ujung tombak pendidikan, namun kerap dibebani administrasi berlebih, ketidakpastian pengembangan karier, serta minimnya kesempatan peningkatan kompetensi.
“Kebijakan pendidikan Garut ke depan harus menempatkan guru sebagai penggerak utama perubahan. Penguatan kompetensi berkelanjutan, sistem penilaian kinerja yang adil, serta penghargaan berbasis prestasi menjadi kunci peningkatan mutu pembelajaran,” katanya.
Dorong Road Map Pendidikan Garut 10 Tahun
Sebagai langkah strategis, Dewan Pendidikan mendorong penyusunan road map atau blue print pembangunan pendidikan Garut untuk 10 tahun ke depan. Dokumen ini dinilai penting agar kebijakan pendidikan tidak berubah-ubah seiring pergantian pejabat atau kepemimpinan daerah.
Road map tersebut harus memuat visi jangka panjang, target yang jelas dan terukur, indikator capaian, serta tahapan implementasi. Penyusunannya pun perlu melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, akademisi, praktisi pendidikan, hingga masyarakat.
“Pendidikan Garut harus keluar dari pola lama yang reaktif dan administratif. Tanpa pembenahan menyeluruh dan komitmen kuat dari semua pihak, pendidikan Garut berisiko terus berjalan di tempat dan tertinggal dalam menghadapi tantangan pembangunan SDM ke depan,” pungkas Asep.(*)
