Kang Zey
GARUTEXPO – Program Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 10 kg dari Bulog kembali menuai polemik di Kabupaten Garut. Berdasarkan uji petik di beberapa kecamatan dan desa, permasalahan penyusutan timbangan terus berulang dan dianggap sebagai masalah biasa tanpa ada solusi yang jelas.
Ketua Umum DPP Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG), Asep Nurjaman, menyoroti kembali kejadian penyusutan berat beras yang terjadi dalam penyaluran CBP. Menurutnya, masalah ini terjadi secara konsisten di setiap pendistribusian, terutama di wilayah Garut Selatan. Ia mencontohkan kejadian di Kecamatan Talegong, Desa Sukamulya, pada penyaluran bulan Agustus 2024, di mana berat beras yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menyusut hingga 2,5 kg per karung.
“Ini sudah kesalahan yang berulang-ulang, seolah-olah dianggap hal biasa. Saya pikir ini bentuk pembiaran pengawasan yang disengaja karena kejadian ini terus berulang dan tidak ada solusi konkret untuk menangani masalah penyusutan timbangan per karung,” ujar Asep Nurjaman kepada garutexpo.com, Rabu, 21 Agustus 2024.
Asep juga mengkritik peran PT Pos Garut sebagai penyedia jasa angkutan dan pengantar beras CBP 10 kg. Ia mengungkapkan bahwa dalam konfirmasi melalui WhatsApp dengan salah satu petugas PT Pos Garut, Rizki, jawaban yang diberikan tidak jelas dan tidak menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan masalah ini.
“PT Pos Garut itu seharusnya mengawal setiap kendaraan dari gudang Bulog hingga ke titik distribusi. Kalau kejadian ini terulang lagi, berarti mereka tidak melakukan pengawalan dengan baik. Ini namanya pembiaran pengawasan yang disengaja,” tegas Asep.
Asep menekankan pentingnya sinergi antara Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Garut, Bulog, dan PT Pos Garut dalam melakukan pengawasan secara komprehensif. Ia meminta agar semua pihak terkait tidak saling menyalahkan atau cuci tangan dalam menangani masalah ini.
“DKP Garut, Bulog Garut dan Ciamis, serta PT Pos Garut harus bertanggung jawab bersama. Jika mereka tidak mampu menyelesaikan polemik ini, lebih baik mundur saja dari jabatannya. Bantuan beras ini untuk kepentingan rakyat, jadi harus diprioritaskan,” pungkas Asep.(*)
