Kang Zey
Garutexpo.com – Peringatan Hari Jadi Garut (HJG) ke-213 tahun 2026 seharusnya tidak berhenti pada seremoni tabur bunga, panggung hiburan, atau parade kemeriahan semata. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan lokal yang kian terasa, momentum ini menuntut refleksi mendalam: apakah Kabupaten Garut benar-benar sedang bertumbuh, atau sekadar bertahan hidup di tengah krisis?
Dua abad lebih usia Garut bukanlah waktu yang singkat. Namun merayakan HJG dengan gemerlap pesta di tengah himpitan ekonomi masyarakat justru menghadirkan ironi. Anggaran besar yang digelontorkan untuk mempercantik pusat kota dan memeriahkan alun-alun seolah berbanding terbalik dengan realitas sosial yang dihadapi sebagian warga.
Di balik panggung megah dan tata lampu gemerlap, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana kemeriahan itu dirasakan oleh petani di Cikajang atau nelayan di Rancabuaya yang tengah berjibaku dengan kenaikan biaya produksi? Garut masih menyisakan pekerjaan rumah serius terkait angka kemiskinan di Jawa Barat. Tanpa kebijakan transformatif, perayaan hanya menjadi kosmetik di atas luka sosial.
Garut yang kerap dijuluki “Swiss Van Java” juga tengah menghadapi persoalan ekologis yang tidak ringan. Banjir bandang dan longsor hampir menjadi siklus tahunan. Refleksi HJG semestinya menyentuh tata kelola lingkungan, mulai dari hulu sungai hingga alih fungsi lahan hutan. Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan tidak cukup diwujudkan melalui penanaman pohon simbolis, tetapi melalui kebijakan tata ruang yang tegas dan konsisten.
Di sektor ekonomi, potensi UMKM Garut—mulai dari kuliner, kerajinan kulit, hingga tenun—sesungguhnya sangat besar. Namun di tengah arus digitalisasi dan persaingan global, banyak perajin lokal yang terdesak produk impor di platform e-commerce. Sebagai daerah agraris, menjadi ironi ketika sebagian masyarakat masih dibayangi fluktuasi harga pangan dan ketidakpastian distribusi.
Bahkan, menurut, Ketua Pemuda Akhir Zaman, Abah Muda 212, menjelang bulan puasa tahun ini ia menerima banyak laporan dari warga yang mengaku belum memiliki persediaan beras.
“Satu hari menjelang puasa, banyak warga yang mengadu kepada saya karena belum punya beras. Ini bukan cerita jauh, ini realitas hari ini,” ujar Abah,Kamis, 18 Februari 2026.
Kondisi tersebut menjadi tamparan keras bahwa ukuran keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur dari kemegahan panggung hiburan, melainkan dari terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
Krisis menuntut gerak cepat dan kebijakan yang adaptif. HJG ke-213 seharusnya menjadi momentum audit menyeluruh terhadap pelayanan publik dan kinerja birokrasi. Apakah prosedur perizinan sudah mempermudah investasi yang menyerap tenaga kerja lokal? Apakah pengangguran muda mendapat perhatian serius? Atau justru birokrasi masih terjebak dalam pola lama yang lamban dan berbelit?
Menjadi “Tata Tentrem Kerta Raharja” bukan sekadar slogan di atas spanduk perayaan. Ia adalah mandat moral bagi para pemangku kebijakan untuk memastikan kemajuan benar-benar dirasakan hingga lapisan masyarakat paling bawah. Resiliensi warga Garut memang kuat, namun tidak seharusnya terus-menerus diuji oleh kebijakan yang tidak berpihak.
Perayaan terbaik Hari Jadi Garut bukanlah pesta paling meriah, melainkan lahirnya kebijakan yang mampu menurunkan angka stunting, memperbaiki jalan rusak di pelosok, menjaga hutan tetap hijau, serta memastikan tidak ada warga yang kelaparan menjelang bulan suci.
HJG ke-213 harus menjadi titik balik. Saatnya berhenti memuja seremoni, dan mulai bekerja untuk substansi.(*)
