Kang Zey
GARUTEXPO – Sejumlah Kepala Desa di Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, mendesak Dinas Sosial Kabupaten Garut untuk melakukan verifikasi ulang terhadap penerima bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Para kepala desa merasa adanya ketidakadilan karena sejumlah warga yang dianggap tidak layak secara ekonomi masih menerima bantuan tersebut.
Salah satu kepala desa yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan pentingnya langkah verifikasi ulang oleh Dinas Sosial agar bantuan tepat sasaran.
“Kami sangat berharap Dinas Sosial segera melakukan pengecekan kembali. Ada beberapa penerima bantuan yang secara ekonomi sudah mapan, namun masih tercatat sebagai penerima PKH, BPNT, dan bantuan CBP,” ujar kepala desa tersebut kepada garutexpo.com, Selasa, 17 September 2024.
Pantauan Garutexpo.com di lapangan menunjukkan kasus di Desa Pasirkiamis, di mana seorang pengusaha yang tinggal di rumah mewah dan memiliki mobil masih menerima bantuan PKH dan BPNT. Kondisi ini memicu keresahan di kalangan masyarakat setempat yang merasa bahwa bantuan tidak diberikan secara adil.
Para kepala desa berharap, dengan adanya verifikasi ulang dari Dinas Sosial, penyaluran bansos akan lebih tepat sasaran dan benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.
“Kami khawatir situasi ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi dinas terkait untuk segera mengambil tindakan,” lanjut salah satu kepala desa.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Sosial Kabupaten Garut belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan verifikasi ulang dari para kepala desa di Kecamatan Pasirwangi.(*)
