Kang Zey
GARUTEXPO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi menyusul meningkatnya jumlah kejadian bencana di berbagai wilayah. Rapat koordinasi terkait status siaga ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Jalan Terusan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (10/3/2025).
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat, di antaranya Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut Aah Anwar, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Bambang Hafidz, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Kabupaten Garut Natsir Alwi, Kepala Bappeda Kabupaten Garut Didit Fajar, serta Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Garut Aji Sukarmaji.
Data Bencana dan Dampaknya Berdasarkan data BPBD Kabupaten Garut, dalam periode 17 Oktober 2024 hingga 28 Februari 2025, tercatat 244 kejadian bencana. Tanah longsor menjadi bencana paling dominan dengan 136 kejadian, disusul angin kencang sebanyak 90 kejadian, serta banjir sebanyak 18 kejadian.
Akibat bencana tersebut, sebanyak 1.292 jiwa dari 497 Kartu Keluarga (KK) terdampak. Dari jumlah tersebut, dua orang meninggal dunia, tiga orang mengalami luka-luka, dan satu orang dinyatakan hilang. Selain itu, sebanyak 483 rumah warga mengalami kerusakan, terdiri dari 440 rumah rusak ringan, 14 rumah rusak sedang, dan 29 rumah rusak berat.
Kerusakan juga terjadi pada fasilitas umum, termasuk 19 sekolah, lima jembatan, 47 turap atau jalan lingkungan (jaling), dua masjid, serta 30 ruas jalan. Selain itu, sekitar 45,58 hektare sawah mengalami puso akibat bencana yang terjadi.
Titik Bencana yang Teridentifikasi BPBD Kabupaten Garut telah mengidentifikasi beberapa titik bencana yang memerlukan perhatian khusus, antara lain:
- Jalan Kabupaten (Pamulihan, Gunung Jampang)
- Jembatan putus (Suka Mulya, Pakenjeng)
- Jembatan Munjul Garut
Langkah Tanggap Darurat Dalam rapat koordinasi, Sekda Garut Nurdin Yana menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan segera melakukan pemulihan terhadap fasilitas umum yang terdampak, dengan fokus utama pada tiga kecamatan, yaitu Bungbulang, Pakenjeng, dan Cilawu.
“Bahwa recovery ini sifatnya tidak permanen, sehingga dalam pendekatan yang telah ditetapkan, skema tanggap darurat akan diterapkan selama 14 hari di tiga titik utama,” ujar Nurdin.
Nurdin menambahkan bahwa Pemkab Garut akan mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk menanggulangi dampak bencana. “Mudah-mudahan anggaran yang kita miliki cukup setelah dilakukan efisiensi, dan Insya Allah kita bisa segera menindaklanjuti langkah-langkah yang diperlukan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut, Aah Anwar, menegaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk membahas kesiapan menghadapi bencana hidrometeorologi basah yang diperkirakan berlangsung hingga 31 Mei 2025.
“Alhamdulillah, rapat kali ini adalah yang ketiga, di mana kita terus memantau dan mengevaluasi kondisi hidrometeorologi basah sejak 17 Oktober 2024,” ungkap Aah.
Ia juga menyoroti bahwa dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah bencana telah menyebabkan keresahan di masyarakat serta merusak rumah, infrastruktur, irigasi, sekolah, dan masjid. Oleh karena itu, BPBD akan meningkatkan status siaga darurat dan segera melakukan tindakan perbaikan apabila diperlukan.
Terakhir, Aah berharap agar upaya pemerintah daerah dapat memenuhi harapan masyarakat dalam menangani bencana dengan cepat dan efektif. “Kami berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan solusi terbaik bagi masyarakat yang terdampak,” pungkasnya.
