Kang Zey
Garutexpo.com – Persoalan ketepatan data sosial ekonomi kembali menjadi sorotan di Kabupaten Garut. Warga yang secara ekonomi tergolong prasejahtera berpotensi kehilangan bantuan iuran BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) lantaran tercatat dalam kelompok desil tinggi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, saat menggelar kegiatan reses yang dirangkaikan dengan pelayanan publik terpadu di Hotel Augusta, Jalan Raya Cipanas, Kecamatan Tarogong Kaler, Kamis (8/10/2026).
Dalam forum tersebut, Yudha bersama instansi terkait membahas persoalan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI, terutama ketika data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya.
Persoalan ini dinilai perlu mendapat perhatian serius. Sebab, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, jaminan kesehatan bukan sekadar fasilitas administratif, melainkan kebutuhan penting untuk mendapatkan pelayanan medis ketika sakit.
“ Sambil dicari solusi, ternyata ada warga yang miskin tapi di desil tinggi. Nanti dicari solusi agar yang bersangkutan mendapatkan BPJS gratis,” tegas Yudha.
Data Desil Jadi Sorotan, Warga Prasejahtera Butuh Kepastian
Pembahasan tersebut melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Garut. Kedua instansi dilibatkan untuk menyosialisasikan kebijakan terkait penonaktifan BPJS Kesehatan PBI bagi warga yang masuk dalam kelompok desil tinggi sekaligus membahas kendala yang ditemukan di lapangan.
Desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi. Data tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam penentuan sasaran berbagai program bantuan pemerintah.
Namun, ketika data tidak menggambarkan kondisi riil masyarakat, persoalan dapat muncul. Warga yang masih hidup dalam keterbatasan ekonomi berpotensi tidak lagi masuk dalam sasaran bantuan, meskipun mereka tetap membutuhkan perlindungan kesehatan.
Karena itu, pemutakhiran dan verifikasi data menjadi bagian penting dalam mencari jalan keluar. Warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data yang tercatat perlu memperoleh kesempatan untuk mengajukan pengecekan sesuai mekanisme yang berlaku.
Yudha menegaskan perlunya mencari solusi agar warga miskin yang terdampak tetap memiliki peluang memperoleh jaminan kesehatan gratis sesuai persyaratan dan ketentuan program pemerintah.
Persoalan tersebut juga menjadi pengingat bahwa pelaksanaan kebijakan bantuan sosial membutuhkan data yang akurat, koordinasi lintas instansi, serta mekanisme pengaduan yang dapat diakses masyarakat.
Reses DPRD Garut Hadirkan Pelayanan Publik Terpadu
Selain membahas persoalan BPJS Kesehatan, kegiatan reses Yudha Puja Turnawan juga menghadirkan berbagai pelayanan publik secara langsung bagi masyarakat.
Agenda utama penyerapan aspirasi dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB. Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah dan lembaga pelayanan, termasuk Dinkes, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinsos, serta Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Garut.
“Jadi kegiatan reses hari ini kita berkolaborasi dengan beberapa SKPD. Intinya sebagaimana semaksimal mungkin melayani masyarakat Garut,” ungkap Yudha.
Reses itu turut melibatkan perangkat desa dari empat kecamatan, yakni Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Leles, dan Kadungora.
Masyarakat yang hadir dapat mengakses sejumlah layanan, mulai dari Cek Kesehatan Gratis (CKG), pembuatan akta kelahiran, perekaman dan pencetakan KTP elektronik, pembaruan Kartu Keluarga (KK), hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial dan dukungan terhadap kebutuhan darah bagi masyarakat.
Jangan Sampai Warga Miskin Kehilangan Akses Kesehatan
Persoalan warga prasejahtera yang tercatat dalam desil tinggi menjadi salah satu isu penting yang membutuhkan tindak lanjut konkret. Ketepatan data, kejelasan mekanisme pengaduan, dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi terkait diperlukan agar warga yang membutuhkan tidak terabaikan.
Di sisi lain, masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai status kepesertaan BPJS Kesehatan PBI serta langkah yang dapat ditempuh apabila ditemukan ketidaksesuaian data.
Melalui forum reses tersebut, Yudha Puja Turnawan mendorong pencarian solusi bagi warga yang terdampak. Harapannya, persoalan administrasi dan ketidaksesuaian data dapat ditangani melalui mekanisme yang tepat sehingga masyarakat prasejahtera tetap memiliki akses terhadap jaminan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, di balik angka dan kategori kesejahteraan, ada warga yang membutuhkan kepastian. Bagi mereka, persoalan BPJS bukan sekadar urusan data, melainkan menyangkut kemampuan untuk mendapatkan pengobatan ketika kesehatan menjadi kebutuhan mendesak.(*)
