Garutexpo.com – Persoalan pungutan liar (pungli) hingga minimnya fasilitas penunjang di sejumlah destinasi wisata menjadi sorotan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Garut. Organisasi mahasiswa tersebut mendesak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Garut memperkuat pengawasan serta melakukan pembenahan terhadap tata kelola destinasi wisata.
Desakan itu disampaikan dalam audiensi dan silaturahmi DPC GMNI Garut dengan jajaran Disparbud Kabupaten Garut. Rombongan GMNI diterima langsung oleh Sekretaris Disparbud, Mia Herlina, didampingi sejumlah kepala bidang (Kabid) di lingkungan dinas tersebut.
Pertemuan tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi sekaligus evaluasi terhadap berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah daerah dalam membangun sektor pariwisata Garut.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan utama GMNI adalah praktik pungutan di kawasan wisata. GMNI menilai, setiap pungutan yang dibebankan kepada masyarakat maupun wisatawan wajib memiliki dasar hukum yang jelas, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Sekretaris Jenderal DPC GMNI Garut, Al Rendy Firmansyah, S.H., menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh membiarkan munculnya pungutan yang tidak jelas dasar dan peruntukannya.
“Jangan sampai masyarakat dan wisatawan dibebani pungutan yang tidak jelas dasar hukumnya. Pemerintah harus memastikan setiap pungutan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Al Rendy, Selasa, 17 November 2026.
Menurutnya, pengawasan terhadap pungutan di kawasan wisata harus diperkuat agar tidak merugikan pengunjung sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pariwisata di Kabupaten Garut.
Fasilitas wisata juga harus menjadi prioritas
Tak hanya menyoroti persoalan pungli, GMNI Garut turut mendesak adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana di berbagai destinasi wisata.
Sejumlah fasilitas yang menjadi perhatian di antaranya kebersihan lingkungan, ketersediaan toilet umum, aksesibilitas, fasilitas parkir, hingga sarana keselamatan dan kenyamanan pengunjung.
GMNI menilai, besarnya potensi pariwisata Garut tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak dibarengi dengan pelayanan dan fasilitas yang memadai.
Promosi wisata dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, menurut GMNI, tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan pembangunan sektor pariwisata.
“Garut memiliki potensi pariwisata yang besar. Namun, potensi tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan yang baik, pengawasan yang optimal, serta fasilitas yang memadai. Jangan hanya berfokus pada promosi wisata, tetapi kualitas pelayanan dan kenyamanan pengunjung juga harus menjadi prioritas,” tambah Al Rendy.
GMNI juga mengingatkan bahwa pengelolaan pariwisata harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Destinasi wisata tidak sekadar menjadi tempat mendatangkan pengunjung dan menghasilkan pendapatan, tetapi juga harus memberikan rasa aman, nyaman, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Aspirasi tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025, yang menjadi landasan penyelenggaraan sektor kepariwisataan.
GMNI Siap Kawal Kebijakan Disparbud
Melalui audiensi tersebut, DPC GMNI Garut berharap Disparbud tidak berhenti pada penerimaan aspirasi semata. Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan ditindaklanjuti melalui evaluasi, penguatan koordinasi, pengawasan lapangan, serta langkah konkret bersama pihak-pihak terkait.
GMNI menginginkan pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Garut semakin tertib, transparan, aman, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan.
Di sisi lain, DPC GMNI Garut menyampaikan apresiasi kepada Mia Herlina selaku Sekretaris Disparbud Kabupaten Garut beserta jajaran kepala bidang yang telah menerima dan memberikan ruang dialog dalam audiensi tersebut.
GMNI menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta mengawal kebijakan pemerintah daerah.
Bagi GMNI, kemajuan pariwisata Garut bukan hanya soal seberapa banyak wisatawan yang datang, tetapi juga seberapa baik pemerintah menjamin pelayanan, fasilitas, transparansi, dan kenyamanan mereka.
Jangan sampai Garut hanya dikenal karena keindahan wisatanya, tetapi justru dikeluhkan akibat buruknya pelayanan dan lemahnya pengawasan.***

