Kang Zey
Garutexpo.com – Lima kali surat permohonan audiensi dilayangkan, namun kepastian jadwal pertemuan belum juga diperoleh. Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) akhirnya menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke Ombudsman Republik Indonesia (RI) untuk meminta pemeriksaan atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan aspirasi masyarakat oleh DPRD Kabupaten Garut.
Persoalan ini kembali mencuat setelah DPRD Kabupaten Garut menerbitkan surat bernomor 400.14.6/1855/DPRD-2026 tertanggal 12 November 2026 perihal penjadwalan ulang audiensi FPPG.
Dalam surat yang ditandatangani Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, Ayi Suryana, S.E., dijelaskan bahwa waktu audiensi yang dimohonkan FPPG bertepatan dengan agenda DPRD Kabupaten Garut.
“Berkenaan hal tersebut, permohonan audiensi yang Saudara minta akan kami jadwalkan kembali,” demikian salah satu isi surat tersebut.
Namun, surat itu belum mencantumkan tanggal maupun waktu pengganti untuk pelaksanaan audiensi. Kondisi inilah yang kembali menjadi perhatian FPPG karena mereka mengaku telah lima kali menyampaikan permohonan pertemuan, tetapi belum memperoleh kepastian jadwal.
Bagi FPPG, persoalan tersebut bukan sekadar urusan penyesuaian agenda. Lebih jauh, hal ini menyangkut bagaimana lembaga perwakilan rakyat memberikan ruang komunikasi kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dan menjalankan fungsi kontrol sosial.
Ketua Harian DPP FPPG, J. Choerul Ibad, mempertanyakan belum adanya kepastian waktu audiensi meskipun permohonan telah disampaikan berulang kali.
Menurutnya, apabila memang terdapat agenda kedewanan yang tidak memungkinkan audiensi dilaksanakan pada waktu yang diminta, seharusnya DPRD dapat memberikan alternatif jadwal secara konkret.
“Kalau sudah lima kali surat dilayangkan, kemudian jawabannya masih berupa permakluman dan penjadwalan ulang tanpa kepastian tanggal, tentu ini menjadi persoalan yang patut dipertanyakan. DPRD adalah rumah rakyat, bukan lembaga yang sulit diakses ketika masyarakat ingin menyampaikan aspirasi,” tegas J. Choerul Ibad, Ahad, 15 November 2026.
Ia menegaskan, FPPG tidak meminta perlakuan istimewa. Audiensi merupakan ruang komunikasi yang semestinya dapat dimanfaatkan masyarakat maupun organisasi untuk menyampaikan persoalan publik kepada wakil rakyat.
Menurutnya, keterbukaan dalam menerima aspirasi harus diwujudkan melalui komunikasi yang jelas, transparan, dan memberikan kepastian tindak lanjut.
FPPG juga mengingatkan bahwa kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam Pasal 161, anggota DPRD memiliki sejumlah kewajiban, termasuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 40 ayat (1), memberikan hak kepada masyarakat untuk mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, Ombudsman, dan/atau DPRD kabupaten/kota.
Atas dasar tersebut, FPPG berpandangan bahwa setiap permohonan penyampaian aspirasi harus memperoleh respons yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
FPPG menilai, apabila terdapat kendala agenda atau alasan administratif yang menyebabkan audiensi belum dapat dilaksanakan, DPRD seharusnya menyampaikan penjelasan sekaligus menawarkan jadwal pengganti yang pasti.
Tidak ingin persoalan tersebut terus berlarut, FPPG menyatakan tengah menyiapkan langkah pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia.
Langkah ini dimaksudkan untuk meminta pemeriksaan terhadap rangkaian proses komunikasi dan penanganan permohonan audiensi yang telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Garut.
FPPG menyoroti kemungkinan adanya unsur maladministrasi, khususnya apabila dalam prosesnya ditemukan pengabaian kewajiban pelayanan atau penundaan berlarut yang tidak memiliki alasan dan penyelesaian sebagaimana mestinya.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi mencakup perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, kelalaian, maupun pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Meski demikian, FPPG memahami bahwa penentuan ada atau tidaknya unsur maladministrasi merupakan kewenangan Ombudsman RI melalui proses pemeriksaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, FPPG berencana menyerahkan bukti berupa lima surat permohonan audiensi, surat jawaban DPRD, serta dokumen komunikasi lainnya sebagai bahan pemeriksaan.
FPPG berharap pimpinan DPRD Kabupaten Garut segera memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan belum terlaksananya audiensi sekaligus menetapkan jadwal pertemuan yang dapat disepakati bersama.
J. Choerul Ibad menegaskan, gedung DPRD harus benar-benar menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan, kritik, maupun masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga perwakilan rakyat hanya karena persoalan komunikasi dan ketidakjelasan pelayanan. Lima kali surat bukan jumlah yang sedikit. Kami ingin ada jawaban dan kepastian, bukan sekadar permakluman,” ujarnya.
Ia menambahkan, FPPG akan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis, independen, dan bertanggung jawab.
“Jangan sampai gedung DPRD yang dibangun atas nama rakyat justru terasa tertutup bagi suara rakyat itu sendiri,” pungkasnya.
Kini, perhatian publik tertuju pada tindak lanjut DPRD Kabupaten Garut terhadap permohonan audiensi tersebut. Surat penjadwalan ulang telah diterbitkan, tetapi kepastian tanggal pertemuan masih dinantikan.
Apakah DPRD segera menetapkan jadwal audiensi, atau FPPG benar-benar akan membawa persoalan ini ke Ombudsman RI?
Publik menunggu jawaban dan langkah konkret dari lembaga perwakilan rakyat tersebut.***
