Kang Zey
Garutexpo.com – Peluang kerja di pasar internasional mulai terbuka lebar bagi masyarakat Kabupaten Garut. Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) RI, Mukhtarudin, resmi membuka Job Fair Internasional Garut 2026 di Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota, Sabtu (14/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 14–15 November 2026, ini menjadi momentum penting untuk memperluas akses informasi lowongan kerja luar negeri sekaligus mendorong masyarakat Garut agar mampu bersaing di pasar tenaga kerja global.
Job Fair Internasional Garut 2026 menghadirkan lebih dari 30 stan yang melibatkan perguruan tinggi, mitra strategis, serta sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dari wilayah Priangan Timur.
Tidak sekadar menjadi ajang pencarian pekerjaan, kegiatan ini juga diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya migrasi aman, legal, dan sesuai prosedur agar calon pekerja migran tidak terjebak praktik penipuan maupun perdagangan orang.
Menteri P2MI RI, Mukhtarudin, mengungkapkan bahwa kunjungannya ke Kabupaten Garut membawa dua agenda utama, yakni pembukaan Job Fair Internasional 2026 dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah perguruan tinggi dari Garut dan Tasikmalaya.
Kerja sama tersebut diharapkan mampu membangun ekosistem penempatan pekerja migran Indonesia secara menyeluruh, mulai dari tahap persiapan, pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan dan perlindungan di negara tujuan.
Mukhtarudin mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar, proses cepat, dan keberangkatan tanpa persyaratan yang jelas.
Menurutnya, keberangkatan melalui jalur nonprosedural sangat berisiko karena calon pekerja tidak memiliki kepastian mengenai negara tujuan, tempat bekerja, maupun waktu keberangkatan. Bahkan, kondisi tersebut dapat membuka peluang terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Jangan sampai masyarakat tertipu oleh calo atau oknum yang menawarkan pekerjaan dengan janji cepat ditempatkan, tanpa proses, tanpa pelatihan, dan tanpa prosedur yang jelas,” tegasnya.
Ia menekankan, edukasi migrasi aman harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, serta perguruan tinggi dan seluruh pemangku kepentingan.
SMK Go Global, 35 Ribu Siswa Garut Disiapkan Tembus Pasar Kerja Dunia
Selain memperkuat perlindungan pekerja migran, pemerintah pusat juga mendorong program prioritas nasional SMK Go Global yang dilaksanakan secara berkesinambungan pada periode 2026–2029.
Program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
Sasarannya bukan hanya lulusan SMK, tetapi juga masyarakat umum, lulusan SMA, diploma hingga sarjana.
Melalui program tersebut, calon pekerja akan mendapatkan peningkatan keterampilan teknis, kemampuan bahasa asing, serta sertifikasi kompetensi sebagai bekal untuk bekerja di luar negeri.
“Program ini memberikan peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis maupun bahasa, serta sertifikasi. Harapannya, mereka yang sudah dilatih dan memiliki sertifikasi kompetensi benar-benar siap ditempatkan untuk bekerja di luar negeri,” jelas Mukhtarudin.
Pelaksanaannya akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari lembaga pelatihan swasta, BPJS Ketenagakerjaan, perbankan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia.
Menteri P2MI pun mengajak masyarakat Garut memanfaatkan kegiatan Job Fair Internasional tersebut untuk mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai peluang kerja, negara tujuan, sektor pekerjaan, serta mekanisme penempatan pekerja migran.
Bupati Syakur: Peluang Kerja Luar Negeri Jadi Alternatif Tekan Pengangguran
Sementara itu, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyambut positif kepercayaan pemerintah pusat yang menunjuk Kabupaten Garut sebagai tuan rumah Job Fair Internasional 2026.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi peluang strategis untuk membuka alternatif lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama di tengah tantangan pengangguran terbuka yang masih dihadapi Kabupaten Garut.
“Hal ini sangat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kami sedang mengalami tantangan dalam tingkat pengangguran terbuka. Dengan adanya kegiatan ini, memberikan alternatif kepada masyarakat Garut, khususnya, untuk bisa mencari peluang-peluang bekerja di luar negeri,” ungkap Syakur.
Bupati juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Garut telah memperoleh sejumlah kuota bantuan penempatan pekerja migran. Dengan adanya dukungan tersebut, ia berharap dalam waktu dekat masyarakat Garut yang memenuhi persyaratan dapat segera diberangkatkan untuk bekerja di luar negeri.
Perhatian khusus juga diarahkan kepada sekitar 35 ribu siswa SMK di Kabupaten Garut. Pemerintah daerah berharap mereka dapat dipersiapkan sejak dini agar memiliki keterampilan dan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan di pasar kerja internasional.
Syakur menegaskan, para siswa harus mendapatkan informasi dan panduan yang memadai sehingga bisa mulai mempersiapkan diri sebelum menyelesaikan pendidikan.
“Kita akan berikan informasi dan juga guide supaya mereka yang tertarik harus mulai menyiapkan diri. Sehingga begitu lulus, mereka sudah dinyatakan sebagai eligible atau memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan di tempat lain,” ujarnya.
Ia berharap program SMK Go Global tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar membuka kesempatan bagi generasi muda Garut untuk memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatkan kesejahteraan keluarga, sekaligus memberikan kontribusi terhadap devisa negara.
“Terima kasih Pak Menteri atas kesempatan ini. Semoga Garut menjadi salah satu kabupaten yang bisa menjadi penyumbang devisa dari sektor pekerja migran,” tandasnya.
Dengan dibukanya Job Fair Internasional Garut 2026, pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menghadirkan peluang kerja yang lebih luas sekaligus memastikan masyarakat yang bekerja ke luar negeri mendapatkan pembekalan, perlindungan, dan kepastian hukum.
Kini tantangannya bukan sekadar memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri, tetapi bagaimana memastikan warga Garut berangkat dengan kompetensi, jalur resmi, serta perlindungan yang memadai.(*)
